18 Januari 2021

Politik Hukum Menguat ke Pilkada 2022, Lamberthus Jitmau Siap Tempur

Berita Golkar - Dinamika politik dengan isu keserentakan pemilu dan pilkada terus bergulir dan semakin hangat baik di pusat kekuasaan maupun di daerah. Menganalisa isu ini setidaknya bisa ditempuh dengan 2 aspek yaitu politis yuridis (politik hukum), dan sosiologis.

Aspek Politik Hukum
Dari aspek yurudis dalam hal hukum positif yang berlaku saat ini, norma keserentakan pilkada dimuat dalam UU Pilkada nomor 1/2015 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6/2020, norma ini mengatur keserentkan pilkada dengan pemilu 2024.

Dalam pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 diatur bahwa pilkada serentak diseluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Secara yuridis norma dalam pasal ini masih eksis alias menjadi hukum positif.

Dalam terminologi politik hukum, bahwa politik hukum diartikan sebagai kehendak atau pernyataan politik penguasa (pembentuk undang-undang) mengenai arah dan kebijakan penataan hukum di suatu negara in casu Indonesia, secara lebih konkret dapat dikatakan bahwa kehendak politik partai-partai di senayan dan pemerintah mengenai pembentukan Undang-Undang baik undang-undang yang baru maupun revisi atas Undang-Undang yang sudah ada.

Dalam konteks ini bisa kita membaca teks-teks pertimbangan hakim MK dalam mengadili Pengujian Undang-Undang Pemilu maupun sengketa hasil pemilu dan pilkada, yakni konfigurasi keserentakan pilkada maupun pemilu bersandar pada pandangan “law is a tool of social engineering” yaitu pembentuk Undang-undang bermaksud menciptakan sebuah tata hukum pemilu yang diarahkan pada tercapainya kondisi masyarakat hukum yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam Pemilu dan pemerintahan.

Dalam pendekatan yang lebih politis, panglima-panglima parpol di senayan menjadikan hasil pilkada sebagai gambaran kekuatan dalam mengarungi pertarungan pilpres maka berdasarkan pandangan tersebut pengaturan hukum pilkada termasuk waktu pelaksanaannya, aspek politis lebih kental dan dominan.

Aspek Sosiologis
Uji coba keserentakan pemilu sudah dilakukan dalam pileg pilpres 2019, hasilnya adalah pahlawan-pahlawan di TPS berguguran hingga ratusan orang, suara tidak sah mencapai jutaan yang ditengarai bersumber dari belum siapnya masyarakat jika disodorkan dengan banyak surat suara.

Gugurnya petugas-petugas di TPS merupakan bencana dari ujicoba menyerentakkan pemilu, bagaimana kita membayangkan 5 surat suara berbeda pada pemilu 2019 ditambah lagi dengan surat suara untuk pilkada gubernur dan bupati/walikota.

Dinamika Politik
Fakta gugurnya petugas TPS dalam pemilu 2019, jutaan surat suara tidak sah, dipadukan dengan aspek politis tersebut sudah cukup untuk menggerakkan parpol di senayan maupun pemerintah di istana untuk merombak kembali pengaturan pilkada dan pemilu atau setidaknya meninjau ulang waktu pelaksanaan pilkada.

Menkopolhukam menyatakan akan meninjau ulang regulasi keserentakan pemilu, mantan wakil presiden Jusuf Kalla diakhir masa jabatannya juga berkomentar tentang pemisahan pilkada yang bersifat lokal dengan pemilu nasional, pemerhati pemilu dan demokrasi sudah menyatakan opsi revisi undang-undang untuk memisahkan pilkada dan pemilu, paling aktual pernyataan partai demokrat yang menghendaki pilkada tetap digelar tahun 2022.

Selain itu fakta bahwa draft Revisi UU Pemilu yang memuat norma pilkada sudah berada di tangan parlemen, menunjukkan indikasi kuat bahwa pembentuk UU akan mengubah norma pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang mengatur pilkada serentak tahun 2024 atau setidaknya pelaksanaan pilkada tidak serentak dengan pemilu 2024.

Jika terus menguat, tidak mustahil mengubah waktu pelaksanaan pilkada sebagaimana perubahan waktu pilkada 2020 dari September menjadi desember 2020 dengan instrument Perppu yang sepenuhnya berada pada subjektifitas presiden atas dasar pertimbangan situasi mendesak
Lamberthus Jitmau siap tempur

Sebagai kader Golkar yang sudah teruji dalam percaturan politik di Papua Barat, Lamberthus Jitmau (LJ) sudah membaca arah politik nasional dan menyiapkan diri untuk kontestasi Pilgub Papua Barat. Walikota sorong periode kedua ini, sudah memanaskan mesin politiknya. Komunikasi politik dengan pimpinan partai di pusat, konsolidasi internal maupun komunikasi dengan eksternal di lingkup Papua Barat terus dilakukan.

Mengantongi putusan Mahkamah Partai GOLKAR atas gugatannya terkait MUSDA Provinsi Papua Barat yang dianggap curang adalah indikasi kuat positioning LJ dimata DPP GOLKAR. Deklarasi dukungan dari 70% pemilik suara MUSDA Papua Barat yang digelar di sorong pekan lalu adalah ukuran paling logis bahwa secara politik LJ sudah punya modal cukup untuk bertarung dalam Pilgub Papua Barat.

Singkatnya adalah jika dinamika politik nasional berujung pada keputusan pilkada 2022 atau 2023 maka selain Petahana, LJ adalah kandidat yang paling siap tempur.

Origenes Nauw, Tokoh senior Partai Golkar Papua Barat, Mantan Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat dan anggota DPR Papua Barat periode 2014-2019

fokus berita : #Origenes Nauw #Lamberthus Jitmau