19 Januari 2021

Gebrak Pakumis, Program Ahmed Zaki Renovasi Seribu Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tangerang

Berita Golkar - Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali merenovasi 1.000 unit rumah tidak layak huni lewat program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Miskin (Gebrak Pakumis) tahun anggaran 2021.

Gebrak Pakumis merupakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.

Renovasi 1.000 unit rumah yang tidak layak huni tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Target RPJMD Program Gebrak Pakumis sampai tahun 2023 yaitu sebanyak 5.000 unit rumah tidak layak huni.

Baca Juga: Wakili Melki Laka Lena, Yohanes Jefry Nahak Serahkan APD COVID-19 Untuk 3 RS di Belu

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesal Rasyid mengatakan, Program Gebrak Pakumis yang menjadi program unggulan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar selama dua periode ini, tidak hanya membangun fisik rumah semata, namun juga memberikan sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK).

Dijelaskannya, Pembangunan dengan cara sistem zonasi, dimana rumah yang akan dibedah tersebut berada dalam satu kawasan atau satu lingkungan di RT yang sama, di tambah dengan persyaratan kepemilikan lahan sesuai sertifikat.

“Program Gebrak Pakumis menargetkan 5000 unit sampai tahun 2023. Rumah yang di renovasi dalam satu kawasan dan yang mendapatkannya adalah keluarga tidak mampu dan kondisi rumah sangat tidak layak huni,” ujar Sekda Kabupaten Tangerang, Moch Maesal Rasyid pada Senin (18/1/2021).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bongkar Beras Asal Vietnam Masuk Indonesia dan Dijual Murah Di Pasar Cipinang

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, Iwan Firmansyah menambahkan, semenjak Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman berdiri tahun 2017, kita sudah membangun sebanyak 3000 unit bangunan dan sisanya masih 5000 unit.

Iwan menjelaskan, program ini sebelumnya dikerjakan oleh BAPPEDA namun semenjak tahun 2017 kewenangannya diserahkan ke Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman atau Perkim.

“Program bedah rumah tidak layak juga dilakukan dari Kementerian PUPR, ditambah program bedah rumah oleh swasta melalui CSR serta BAZNAS,” ucap Iwan. {kabar6}

fokus berita : #Moch Maesal Rasyid #Ahmed Zaki Iskandar