20 Januari 2021

Susun Peta Jalan Pendidikan Nasional, Hetifah Minta Kemendikbud Libatkan Organisasi Pendidikan

Berita Golkar - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual dengan beberapa organisasi terkait pendidikan, Selasa (19/1). Hal ini dalam rangka mendapatkan masukan berbagai pihak dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang sedang disusun.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), Himpunan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Orang Tua Penyandang Disabilitas (PORTADIN), Asosiasi Sekolah Rumah/ Home Schooling (Asah Pena), serta Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).

Para perwakilan organisasi tersebut menyatakan apresiasinya atas penyusunan Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang dianggap penting. Namun demikian, beberapa pihak menyayangkan konsep PJP yang saat ini dianggap masih belum mengakomodasi beberapa hal yang krusial, seperti transformasi guru, pendidikan non-formal informal, PAUD, serta pendidikan inklusi.

Unifah Rosyidi selaku Ketua Umum PGRI menyatakan, PJP belum memuat latar belakang pemikiran yang jelas. “Cara berfikir filosofis, historis, dan yuridis yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia ini yang belum kita lihat. Ini penting untuk memahami bangsa Indonesia yang beragam dengan kondisi pendidikan dan masyarakat yang berbeda-beda, yang perlu dijadikan landasan untuk perumusan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sementara Netti Herawati dari HIMPAUDI menyatakan, pihaknya menyayangkan belum dimasukkannya PAUD secara eksplisit dalam draft PJP yang ada. “Yang sudah tercantum dalam draft PJP hanyalah pendidikan prasekolah, yang mencakup calistung dan lain-lain yang dibutuhkan sebelum memasuki jenjang sekolah. Hal ini sangat berbeda dengan PAUD,” ungkapnya. Ia berharap pemerintah dapat memiliki rencana yang komprehensif untuk pengembangan PAUD.

Lovely B selaku sekjen dari Asah Pena menyoroti tidak adanya perhatian yang cukup terhadap pendidikan non-formal dan informal dalam naskah PJP tersebut. “Selama ini, pendidikan non-formal dianggap sebagai tumpahannya formal. Yang tidak mampu atau dianggap tidak layak mengikuti pendidikan formal jadi masuk nonformal. Sekarang paradigma sudah bergeser. Nonformal bukan lagi tumpahan, tapi pilihan, dan ini harus diakomodasi, bukan diperlawankan,” paparnya. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan dari PLKP dan HIPKI.

Sementara itu, Gufroni Sakaril selaku Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyatakan, pihaknya berharap pendidikan inklusi dapat memiliki rencana strategis yang jelas.

“Penyandang disabilitas memiliki kondisiyang berbeda-beda. Mereka juga punya potensi yang besar untuk bangsa. Contohnya Thomas Alva Edison, yang karena dibimbing dengan benar, dapat menciptakan penemuan-penemuan hebat. Saya harap sistem pendidikan bisa juga bisa melakukan ini, dengan mempertimbangkan perbedaan keadaan para penyandang disabilitas,” jelasnya, yang juga didukung oleh perwakilan orang tua penyandang disabilitas (PORTADIN).

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Hetifah Sjaifudian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyatakan pihaknya berharap Kemendikbud dapat melibatkan organisasi-organisasi tersebut dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan Nasional.

“Mereka adalah pihak-pihak yang telah bertahun-tahun berjuang dalam dunia pendidikan nasional, di bidangnya masing-masing. Mereka pasti lebih paham tentang apa yang menjadi permasalahan di lapangan,” ujarnya.

Ia memberi contoh, terkait rencana transformasi manajemen guru yang kompleks. “PJP ini akan menjadi acuan seterusnya, maka apa yang tertuang harus benar-benar bagus dan komprehensif. Penyusunan rencana transformasi guru harus melibatkan semua pihak seperti LPTK, institusi pemerintahan terkait seperti BKN, Kemenpan-RB, Kemenkeu, dan juga organisasi-organisasi guru. Rencana yang ada harus dapat mengambil best practice dari negara-negara lain, namun juga tetap menjejak bumi dan mempertimbangkan konteks lokal serta keberagaman Indonesia,” jelasnya.

Hetifah yang merupakan wakil rakyat asal Kalimantan Timur ini juga menyoroti pentingnya pendidikan nonformal informal seperti kursus dan pelatihan untuk diintegrasikan dalam PJP.

“Kursus dan pelatihan adalah s metode pendidikan yang sangat efektif dalam membantu meningkatkan keterampilan SDM Indonesia secara singkat dan spesifik. Hal ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar dan justru bisa konkrit menjadi sumber pemberdayaan ekonomi. Saya harap Kemendikbud juga dapat memberikan dukungan pada lembaga-lembaga kursus yang sudah ada, seperti program peningkatan kualitas, digitalisasi, subsidi, dan lain-lain, karena sesungguhnya posisi mereka sangat strategis,” ungkapnya.

Terakhir, Hetifah menekankan bahwa PAUD dan pendidikan untuk penyandang disabilitas mutlak harus tercantum dalam dokumen PJP.

“Permasalahan terkait PAUD mulai dari penganggaran, pembangunan infrastruktur, permasalahan guru formal-non formal, hingga peningkatan kualitas mutlak harus tercantum dalam PJP, karena usia PAUD sangat signifikan bagi perkembangan anak ke depan yang dapat bersifat permanen. Begitu juga pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, sebagai upaya pemenuhan amanat Undang-Undang.” pungkasnya.

fokus berita : #Hetifah #Hetifah Sjaifudian,