22 Januari 2021

Apresiasi Perpanjangan PPKM, Melki Laka Lena Juga Minta Diterapkan di Zona Merah Luar Jawa-Bali

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi langkah pemerintah yang akan memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali hingga 8 Februari mendatang.

“Kasus Covid-19 hingga kini memang belum menunjukkan penurunan angka positivity rate yang signifikan. Kami mengapresiasi langkah Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto yang akan memperpanjang PPKM,” kata Melki, sapaan akrabnya, melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (21/1/2021).

Kebijakan PPKM selain diberlakukan di Pulau Bali dan Jawa, juga diterapkan di wilayah yang masuk dalam 4 kategori pemberlakukan PSBB atau PPKM. Diakui Melki, wilayah yang menerapkan PSBB atau PPKM di luar Bali dan Jawa terus meningkat.

 

Baca Juga: Cegah Banjir Jakarta, Dedi Mulyadi Tantang Gubernur Anies Berikan Rp.1 Triliun Reboisasi Puncak Bogor

Selain 4 kategori yang ditetapkan pemerintah pusat untuk penerapan pembatasan masyarakat, menurut Melki, wilayah yang kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan karena terpapar Covid-19 juga perlu memberlakukan PSBB atau PPKM.

"Kebijakan pembatasan masyarkat penting untuk menekan penyebaran Covid-19 di daerah terdampak tinggi dan sekaligus secara paralel dilakukan operasi penegakan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan 3M oleh aparat penegak hukum Polri dan TNI dibantu aparat daerah.

Masyarakat perlu terus menerus diedukasi dan diingatkan oleh semua tokoh agar secara sadar melakukan prokes sejak dari dalam rumah terlebih saat harus keluar rumah dan menggunakan transportasi umum,” terangnya.

Baca Juga: Bernard Sagrim Tegaskan Golkar Belum Punya Figur di Pilgub Papua Barat

Kebijakan penangan Covid-19 menurut politisi Partai Golkar itu juga perlu melihat tren penyebaran yang sudah menyasar ke komunitas kecil (keluarga).

“Pembatasan sosial berskala kecil berbasis komunitas kecil RT/RW, dusun kampung, klaster kantor dan sebagainya perlu dibentuk satgas untuk bisa mengurus warga yang terkena Covid-19 bekerjasama dengan tenaga kesehatan di level Puskesmas atau RS terdekat,” katanya.

"Tidak semua yang terkena Covid-19 harus masuk rumah sakit, bisa melakukan isolasi mandiri. Untuk itu butuh kerja sama berbagai pihak sehingga bisa membantu pemerintah pusat dan daerah sampai level RT/RW dalam pencegahan, penelusuran dan pengobatan rakyat yang terkena Covid-19,” lanjut legislator dapil NTT II itu.

Untuk itu, Melki meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penanganan kesehatan. Sehingga bisa menurunkan sejumlah indikator seperti kematian dan kasus aktif. Daerah juga diharapkan bisa menaikkan beberapa indikator seperti tenaga kesehatan serta tingkat keterisian rumah sakit untuk isolasi dan ICU. {dpr}

fokus berita : #Melki Laka Lena