22 Januari 2021

Sentil Kebijakan Kemendikbud, Ferdiansyah Sayangkan Profesi Guru Tidak Diminati Generasi Milenial

Berita Golkar - Senayan menyoroti tidak adanya kebijakan karier yang jelas bagi tenaga guru dan pendidik. Ini membuat profesi guru dan tenaga kependidikan seperti hilang daya magnetnya dan kurang diminati generasi muda.

“Kenapa sih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak membuat sistem pembinaan karier guru dan tenaga kependidikan, supaya jelas dan menjadi daya tarik ke depan,” heran anggota Komisi X DPR Ferdiansyah dalam rapat kerja dengan pejabat eselon I Kemendikbud di Jakarta, kemarin.

Ferdiansyah meyakini, jika kebijakan sistem pembinaan dan karier ini disusun, bisa menjawab banyak hal dalam persoalan dunia kependidikan, termasuk kecukupan guru di daerah-daerah. Lebih lanjut politisi senior Partai Golkar ini mengungkapkan gonjang-ganjing mekanisme pengangkatan guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Bupati Iksan Iskandar Lantik Pengurus AMPI Jeneponto Periode 2017-2022

Saat ini banyak guru honorer kecewa lantaran Pemerintah tidak memperhatikan lama pengabdian dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, dia usul agar sistem seleksi yang ada mempertimbangkan masa pengabdian sebagai bentuk penghargaan negara kepada para guru honorer berpengalaman ini.

“Contoh konkret passing grade 8, bagi guru pengalaman apakah tidak bisa diberikan nilai awal 2 atau 3. Sehingga untuk capai (passing grade) 8 tidak memulai dari awal tapi cukup menambah nilai sehingga bisa mencapai nilai kelulusan tersebut,” katanya.

Anggota Komisi X DPR Putra Nababan juga berharap, kemitraan antara Kemendikbud dan Komisi X DPR tidak sebatas dalam rapat kerja saja.

Baca Juga: Tetty Paruntu Serahkan Bantuan Golkar Sulut Untuk Warga Kota Manado Terdampak Banjir

Sebab, dalam beberapa hal, kebijakan pendidikan tanpa sepengetahuan dan konsultasi antara Pemerintah dan DPR. “Saya meminta agar komunikasi kita dengan Kemendikbud lebih cepat dan terbuka lagi,” pintanya.

Putra mengatakan, saat reses lalu pihaknya mendapati banyak aspirasi dan informasi yang membuatnya kaget. Contoh, keluhan dari koleganya dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur yang baru mengetahui kalau data alokasi guru sama sekali belum disetorkan Pemerintah pusat ke daerah.

Selain itu, ada kekhawatiran para anggota Komisi X DPR bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik tidak sama antara pusat dan daerah.

Baca Juga: Nilai Ekstremisme Sudah Mengkhawatirkan, Christina Aryani Dukung Perpres RAN-PE

“Ini pengalaman sudah berkali-kali karena mitra kerja kita ini sudah beberapa kali ada jebakan-jebakan batman, kejutan-kejutan mendadak dangdut yang sebenarnya tidak perlu,” katanya.

Karena itu, dia meminta agar komunikasi antara Pemerintah dan Komisi X DPR hendaknya lebih baik lagi. Pihaknya tidak ingin informasi atas sebuah kebijakan pendidikan malah diperoleh dari para konstituen dan pers.

“Sekali lagi kita tidak mau gaduh karena di tengah pandemi ini, masyarakat sudah banyak kesulitan. Jangan masalah komunikasi bikin pusing rakyat, bikin pusing para guru,” pesan Putra. {rmco}

fokus berita : #Ferdiansyah