22 Januari 2021

Sesama Kader Golkar, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati Sambut Kunker Wakil Ketua DPRD Jambi Pinto Jaya Negara

Berita Golkar - Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat-alat kelengkapan dewan yang penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

Karenanya, kemampuan menjalankan fungsi ketiga lembaga tersebut menjadi mutlak agar kinerja dewan sebagai wakil rakyat dapat optimal. Terkait dengan itu, Pinto Jayanegara, BA., S.Psi., M.Si. bersama rombongan anggota DPRD Provinsi Jambi melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada 18 Januari 2021.

Studi banding yang dilakukan diterima secara langsung oleh Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM selaku Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pinto dan rombongan mendiskusikan banyak hal seputar fungsi BK, Bapemperda dan Bamus.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Soroti Arogansi dan Ego Institusi 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumsel yang juga politisi Partai Golkar ini menyambut baik kegiatan studi banding yang dilakukan oleh koleganya dari DPRD Provinsi Jambi ini.

Apalagi Pinto merupakan sesama wakil rakyat yang berasal dari Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. “Sebagai sesama anggota Partai Golkar, Ketua DPRD Provinsi Sumsel ini berharap agar Pinto sukses menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di Provinsi Jambi.” katanya.

Saat ditanya terkait Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Ketua DPRD Sumsel tersebut menyatakan agar dilakukan evaluasi karena berkaitan dengan tugas-tugas dewan. Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa anggota DPRD tetap menjalan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca Juga: RI Rawan Bencana, Ace Hasan Nilai Revisi UU Penanggulangan Bencana Mendesak Dituntaskan

Pada kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar Sumsel itu juga memaparkan terkait Bapemperda. Sebagai upaya mengetahui aspirasi terkait dengan perda yang akan dan sedang disusun, anggota DPRD Sumsel secara pro aktif turun langsung kepada masyarakat.

Dengan cara ini, kehendak-kehendak rakyat dapat secara langsung ditemukan dan diketahui oleh para wakil rakyat. Terkait Bamus juga disampaikan oleh politisi perempuan Sumsel ini.

Penyusunan jadwal kedewanan dilakukan sejalan dengan tata tertib yang sudah disepakati oleh seluruh anggota dewan. Hal ini dilakukan agar tercipta keseimbangan dalam menjalankan fungsi kedewanan yang terdiri dari beragam komponen dan latar belakang.

Baca Juga: BPIP Puji Kosgoro 1957 Ormas Besar Yang Jadi Garda Terdepan Membumikan Pancasila

Sementara dalam paparannya, Dr. Syamsul Bahri menyampaikan bahwa APBD yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sejumlah Rp. 10,8 T.

Adapun terkait dengan tugas BK, Ketua BK DPRD Provinsi Sumsel ini menyampaikan “baruu menerima satu laporan terkait kinerja wakil rakyat, tetapi tidak dapat diteruskan lebih lanjut karena kurangnya data.” Terangnya

Menanggapi hal ini, Pinto yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja BK, Bapemperda dan Bamus.

Baca Juga: Andi Rio Idris Padjalangi Minta Polisi Jangan Lagi Menakutkan, Tapi Jadi Sahabat Rakyat

“Belajar dari apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di beragam wilayah lain dapat dijadikan acuan bagi alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya, apalagi Provinsi Sumsel yang menjadi tetangga kita” kata Pinto yang juga politisi muda Partai Golkar ini.
Rabu (20/1/2021)

“Ke depan, BK, Bapemperda dan Bamus akan terus menghadapi beragam tantangan terkait kinerja wakil rakyat kita. Karenanya, kemampuan menjalankan tugas fundamental alat-alat kelengkapan tersebut menjadi keharusan sehingga kinerja baik dan citra positif legislatif dapat terus terjaga.” pungkas Pinto yang mewakili Dapil Merangin-Sarolangun ini. {snnjambi}

fokus berita : #Anita Noeringhati #Pinto Jayanegara