25 Januari 2021

Yorrys Raweyai Minta Kemendag Libatkan DPD Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat

Berita Golkar - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan bahwa pasar rakyat sangat dibutuhkan masyarakat di daerah.

Karena itu, komite menilai program revitalisasi pasar yang digagas Kementerian Perdagangan (Kemendag) tepat, sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan.

“Langkah strategis di dalam negeri itu berupa pasar rakyat bisa kami jadikan pilot project," kata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat rapat dengar pendapat secara virtual dengan Kemendag, Senin (25/1).

Baca Juga: Christina Aryani Minta Rekrutmen Komcad Dari Masyarakat Berjalan Transparan dan Inklusif

Senator dari Papua yang karib disapa Bang Yorrys itu berharap koordinasi komitenya dengan Kemendag bisa ditingkatkan. Mantan legislator dari Partai Golkar itu juga meminta supaya DPD bisa dilibatkan secara aktif dalam program revitalisasi pasar.

"Kami berharap koordinasi ini bisa ditingkatkan sehingga setiap kegiatan seperti pembuatan pasar agar kita bisa dilibatkan secara aktif. Nanti kami menempatkan personal yang akan berkomunikasi di Kemendag,” ucap Yorrys.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menganggap program Kemendag sudah on the track untuk kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, ia pun mempertanyakan kendala-kendala di lapangan. “Kadang di tingkat pusat sudah benar, namun lapangan sering terjadi penyimpangan," tegasnya.

Baca Juga: Gandeng BEM Rumbai, AMPG Riau Bagikan 1.680 Masker Untuk Masyarakat Pekanbaru

Karena itu, Puteh berharap berharap Kemendag bisa memberikan perhatian terhadap hal ini. "Contoh di Aceh, ada pelabuhan yang ekspor cangkang sawit ke India namun hal itu dihentikan oleh Kemendag. Maka terjadi penumpukan di pelabuhan,” tutur Puteh.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan bahwa di Indonesia ada tujuh ribu lebih kecamatan. Dia lantas mempertanyakan apakah di seluruh kecamatan sudah disiapkan program pasar ini.

“Menurut saya, pasar di kecamatan menjadi wajah kita. Apalagi, tujuh ribu lebih kecamatan, maka perlu ada progres pasar di kecamatan ini berapa tahun bisa terwujud,” tuturnya.

Baca Juga: Golkar Jatim Kembali Berduka, Istri Almarhum Gatot Sudjito Retno Sulistowati Meninggal Dunia

Anggota Komite II DPD Stafanus B.A.N Liow menilai seharusnya ada evaluasi terkait program pasar rakyat. Seperti sudah sejauh mana capaian atau target pasar rakyat di tingkat provinsi.

"Terkadang di daerah banyak kepentingan politik, di mana program Kemendag diusulkan luar biasa tetapi ketika direalisasikan terbengkalai," katanya.

Menurutnya, pasar rakyat memang sangat penting di daerah karena meningkatkan perekonomian rakyat. Bagitu juga kuliner, harus terencana sehingga diserahkan ke daerah tidak mubazir. Untuk itu Kemendag dan jajarannya perlu dimantapkan dulu program pasar rakyat ini,” jelas senator dari Sulawesi Utara (Sulut) itu.

Baca Juga: Hetifah Tegaskan Sekolah Negeri Tak Boleh Paksa Murid Kenakan Atau Lepaskan Atribut Keagamaan

Anggota DPD RI Provinsi Maluku Anna Latuconsina mengatakan salah satu fungsi Kemendag yaitu menjaga inflasi harga komoditas di pasar.

Menurutnya, Maluku terkenal dengan rempah-rempah, namun bagaimana pusat menjaga stabilitas harga itu bisa terkontrol sehingga tidak merugikan masyarakat. “Harga rempah di petani sangat fluktuatif sekali. Maka bagaimana Kemendag bisa menjaganya,” terangnya.

Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menjelaskan mandat Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yaitu menjaga stabilitas harga terutama inflasi yang menjadi kinerja perdagangan dalam negeri.

Baca Juga: Bamsoet Apresiasi SOKSI Dirikan Posko Bantuan Korban Banjir Kalsel di Martapura

Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk membantu pelaku UKM perdagangan agar dapat masuk ke dalam pasar ekspor, dan memperbaiki struktur kerja dengan Balai Latihan Ekspor.

“Tentunya bagaimana Indonesia bisa menembus pasar non-tradisional dengan cara seperti perjanjian kerjasama atau kemitraan,” paparnya. 

Suhanto mengatakan kegiatan dekonsentrasi Kemendag Tahun Anggaran 2021 akan meliputi pengembangan perdagangan dalam negeri. Kemendag akan memfasilitasi kegiatan pasar murah, fasilitasi kegiatan pangan nusa, dan fasilitasi penyediaan data dan informasi perdagangan dalam negeri.

“Untuk pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri, kami akan optimalisasi ekspor daerah. Sedangkan penerima tugas pembantuan pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan pasar rakyat Tahun Anggaran 2021 meliputi 24 provinsi atau 107 kabupaten/kota,” ujar Suhanto. {jpnn}

fokus berita : #Yorrys Raweyai