29 Januari 2021

Musda Golkar Papua Barat Tidak Sah, Haryono May Minta Robert Kardinal Setop Pecah Belah Kader

Berita Golkar - Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Golkar Provinsi Papua Barat yang digelar 15-16 Agustus 2020 lalu telah diputus oleh Mahkamah Partai Golkar sebagai Musda yang tidak sah karena melanggar hukum olehnya itu dinyatakan batal dan akan digelar ulang.

Bertindak sebagai pimpinan Musda tersebut adalah Robert Joppy Kardinal (Anggota DPR RI Dapil Papua Barat) yang dalam sengketa Musda berkedudukan sebagai Termohon III.

Putusan dengan nomor 13/PI-GOLKAR/VIII/2020 tersebut dalam pertimbangan nomor 7.4.5 dengan tegas menyatakan “dengan demikian, Mahkamah Berkeyakinan bahwa keputusan-keputusan hasil Musda III Partai Golkar Provinsi Papua Barat tanggal 15-16 Agustus 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum” sehingga dalam amar ke-4 Mahkamah memerintahkan DPP Partai Golkar untuk menyelenggarakan kembali Musda III.

Ketua PD AMPG Provinsi Papua Barat Haryono MK May yang telah dipulihkan kedudukannya oleh Mahkamah Partai sangat menyayangkan tindakan seniornya yang dinilai sebagai tindakan yang memecah belah kader dan tidak patut dicontoh.

Sebagai Pemuda Golkar, Haryono May berharap senior berdiri di tengah merangkul semua kader dan memberikan dukungan berdasarkan pertimbangan yang objektif demi kejayaan Partai, alih-alih menggembosi kader potensial dan berprestasi hanya karena interest pribadi padahal kader tersebut nyata-nyata mendapat dukungan mayoritas pemilik suara.

Kader yang dimaksud adalah Walikota Sorong Lamberthus Jitmau yang menurutnya sudah mengantongi dukungan mayoritas namun dieliminasi sebagai calon.

“saya sangat kecewa dengan tindakan bung RK sebagai senior dalam Musda III ini, memimpin Musda yang melanggar hukum sehingga dibatalkan hasilnya oleh MPG. Semestinya senior itu berdiri ditengah, lihat dengan objektif mana kader yang mendapat dukungan bukan malah menggembosi dukungan pak LJ dan mengeliminasi LJ dari calon, akhirnya kita lihat sendiri Mahkamah batalkan musda itu”

Lanjut Haryono, Golkar dihadapkan dengan agenda politik Pilgub Papua Barat yang membutuhkan soliditas seluruh kader untuk memenangkan pertarungan. Musda III mestinya menjadi pelajaran bahwa kader tidak boleh terpecah karena kepentingan satu orang senior dan mengabaikan kepentingan partai yang lebih besar.

Pemuda Golkar ini mengingatkan agar senior tak asal berujar di media yang justru memecah belah kader, seperti statement yang mengatakan golkar tidak tertutup bagi non kader untuk diusung padahal stok kader sangat berlimpah.

Selain dapat memecah belah kader, statement seperti itu menurut haryono justru mengingkari hasil MUNAS yang mana mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024. Menurutnya, jika dalam PILGUB Golkar mengusung non kader maka sudah pasti figure non kader tersebut akan bekerja memenangkan calon dari partainya sendiri alih-alih bekerja untuk Ketum Golkar.

“jadi senior saya bung RK stop pecah belah kader, Musda sudah cukup jadi pelajaran jangan lagi terjadi pada Pilgub. Statement bahwa Golkar tidak tertutup bagi non kader padahal stok kader melimpah sama saja mengingkari hasil Munas, bagaimana mungkin non kader akan mendukung Ketum kami dalam Pilpres, sudah pasti dia kerja untuk partainya”

Haryono menambahkan bahwa cara berpolitik dengan mencaplok kader lain dan diaku sebagai kemenangan partai dalam skala jangka panjang akan semakin menggerus elektoral Golkar dan membuat kepercayaan rakyat kepada Golkar anjlok drastis.

“secara nasional elektoral Golkar kalah dari Gerindra, untungnya perolehan kursi Golkar unggul. Ini kan buah dari cara-cara berpolitik, mengusung non kader di Pilkada dan diaku sebagai Golkar menang, jangka panjangnya kepercayaan rakyat anjlok drastis dan elektoral semakin tergerus. Pilkada 2020 Papua Barat bukti nyata, numpang mengusung kader parpol lain, yang murni kader justru tidak diusung. Jadi sekali lagi stop sudah pecah belah, waktunya rekonsiliasi untuk kejayaan Partai Golkar”

fokus berita : #Haryono May #Lamberthus Jitmau #Robert Kardinal