31 Januari 2021

Ingin Pilkada Sesuai Jadwal, Nurul Arifin Tegaskan Tolak Pilkada Serentak Tahun 2024

Berita Golkar - Wacana pembahasan revisi UU Pemilu masih bergulir di DPR. Sejumlah partai menolak penyelenggaraan Pilkada serentak bersamaan dengan Pilpres dan Pileg 2024.

Salah satunya dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, mengatakan Pilkada serentak 2022 dan 2023 sebaiknya tetap diselenggarakan sesuai jadwal. Pihaknya juga tidak sepakat apabila Pilkada serentak digelar pada 2024 bersamaan dengan Pilpres dan Pileg.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar tetap berharap Pilkada serentak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Pada tahun 2022 ada 101 daerah yang menggelar Pilkada dan tahun 2023 ada 170 yang melaksanakan Pilkada,” ujar Nurul Arifin kepada wartawan, Jumat (28/1).

Baca Juga: Azis Syamsuddin Sambut Baik Rencana Listyo Sigit Prabowo Gandeng Para Santri Jadi Polisi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menambahkan, jika Pilkada serentak digelar pada 2024 maka berpotensi membuat pengeluaran anggaran negara membengkak. “Apakah negara di situasi seperti ini akan mampu untuk beban anggaran pelaksanaan Pemilu (Pilkada) dan Pilpres,” katanya.

Selain itu, jika Pilkada serentak dilakukan berbarengan dengan Pilpres dan Pileg maka itu sangat rentan terhadap keselamatan para petugas penyelenggara Pemilu. Hal ini menurut Nurul berkaca dari Pilpres 2019 yang dilakukan serentak dengan Pileg mengakibatkan banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan.

“Itu karena banyak petugas yang wafat karena bertumpuknya tugas sehingga membuat penyelenggara juga kelelahan,” ungkapnya.

Baca Juga: Supriansa Desak Kapolri Proses Hukum Semua Pelaku Rasis Tanpa Pandang Bulu

Nurul juga optimis Pilkada 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, seiring program vaksinasi Covid-19 sudah mulai dijalankan pemerintah. “Rencana pemerintah vaksin menyeluruh baru dilaksanakan akhir tahun ini atau awal tahun depan. Itu kan masih ada waktu buat kita, sementara Pilkada bulan Oktober,” tuturnya.

Demokrat Juga Menolak

Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid juga menjelaskan partainya tidak sepakat Pilkada serentak 2024 bersamaan dengan Pilpres dan Pileg. Demokrat lebih setuju daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2022 dan 2023, menggelar Pilkada serentak pada tahun saat jabatan berakhir.

“Tidak membayangkan bagaimana kacaunya proses pemilu yang akan kita hadapi jika ide penyatuan pemilu nasional dan lokal 2024 benar-benar terjadi,” ujar Anwar kepada wartawan, Kamis (28/1).

Baca Juga: Mujib Rohmat Apresiasi Pemikiran Kritis Mahasiswa Soal Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

Anwar meminta kepada partai politik untuk memperhitungkan Pilkada serentak digelar di 2024. Pasalnya Pilkada 2019 saja sudah banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia.

“Fenomena pemilu 2019 di mana ada 894 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Hanya karena kelelahan akibat proses pemilu nasional serentak dengan lima kertas suara yakni calon presiden, calon DPR RI, DPD, calon DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Menurutnya, asas keselamatan manusia haruslah dipertimbangan oleh para partai politik yang ada di DPR dalam mengambil keputusannya mengenai penyelenggara Pilkada serentak ini. “Kalau dalam bernegara asas kemanusiaan adalah hal yang sangat penting bagi pertimbangan dalam mengambil keputusan,” pungkasnya.

Baca Juga: PT Semen Indonesia Over Supply, Gde Sumarjaya Linggih Sarankan Pembatasan Pabrik Semen Baru

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR. RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Naskah RUU Pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada 2022. Dalam UU Pilkada sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri menolak rencana Revisi UU pemilu yang kini tengah bergulir di DPR. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan UU Pemilu belum perlu direvisi. Sebab, UU itu masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia hingga 2024.

“UU tersebut belum dilaksanakan. Tidak tepat jika belum dilaksanakan, sudah direvisi. Mestinya, dilaksanakan dulu, kemudian dievaluasi, baru kemudian direvisi jika diperlukan,” kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1). {lombokpost.jawapos}

fokus berita : #Nurul Arifin