03 Februari 2021

Telan Biaya Besar, Hanan A Rozak Nilai Sirekap KPU Tak Ada Manfaatnya Untuk Masyarakat

Berita Golkar - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak mempertanyakan manfaat Sirekap bagi masyarakat kepada KPU Provinsi Lampung. Menurutnya, masyarakat tidak merasakan manfaat Sirekap sebagai alat penghitung suara cepat dalam Pilkada serentak 2020.

"Sirekap jelas tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, nggak tau kalau untuk KPU," ujar Hanan A Rozak, dalam evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, juga mengatakan penggunaan sirekap terkesan dipaksakan Rabu, (3/2/2021).

Dia menuturkan, KPU seharusnya mampu memberikan manfaat dalam setiap penyelenggaraan pilkada kepada masyarakat. Dimana, kata dia, anggara yang diberikan kepada KPU tidak sedikit.

Baca Juga: Misbakhun Ingatkan Menkeu Sri Mulyani Agar Insentif Perpajakan Bagi Mitra LPI Tidak Kontra Produktif

"Mengapa kemarin dipaksakan untuk ambil langkah itu. Karena tidak sedikit anggaran Pilkada, Rp 4 triliun dari pemerintah pusat yang keluar, kedepannya harus ada perbaikan sistem," sebut Hanan A Rozak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan bahwa penggunaan sirekap membantu KPU dalam menghitung suara. Kemudian, dalam pelaksanaannya hanya ada sedikit kendala untuk daerah bank spot.

"Sirekap targetnya menjadi informasi publik yang bisa lebih cepat tapi karena ada beberapa kendala, kami menyelesaikannya berbarengan dengan rekap manual kabupaten/kota," jelas Erwan Bustami.

Baca Juga: Penting! Jokowi Ingatkan Kader Golkar Mampu Tumbuhkan Sense of Crisis di Tengah Pandemi

Kedepan, lanjut Erwan, pihaknya telah memikirkan beberapa solusi untuk beberapa kendala yang ada. Seperti melakukan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU masing-masing kabupaten/kota setiap bulannya

"Meski tidak ada pemilihan umum, setiap bulannya harus ada pleno pemutakhiran data pemilih by name by address, tapi kendalanya selalu ada di dinas dukcapil. Disini saya mohon agar Komisi II dapat menjembatani ke Mendagri agar kamimemiliki akses catatan kependudukan yang update," terang Erwan Bustami. {lampung.tribunnews}

fokus berita : #Hanan A Rozak