04 Februari 2021

Freddy Poernomo Minta Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda Dulu, Ini Alasannya

Berita Golkar - Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberlakukan sertifikasi elektronik untuk kepemilikan atas tanah yang dimulai tahun 2021 mendapat sorotan kalangan DPRD Jatim. Alasannya, banyak masyarakat pemilik sertifikat tanah saat ini yang kurang melek IT sehingga membutuhkan sosialisasi terlebih dulu.

“Saya minta ditunda terlebih dahulu untuk dimatangkan mekanisme agar tak merugikan publik,” kata anggota Komisi A DPRD Jatim Dr Freddy Poernomo SH, MH saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim, Kamis (4/2/2021).

Menurut politisi asal Partai Golkar, di zaman serba digital memang penggunaan kertas cetak mulai berkurang seiring menipisnya bahan baku kertas sehingga sertifikasi elektronik bisa menjadi solusi. Kendati demikian, kata doktor alumnus Unair Surabaya, sebelum diterapkan sebaiknya pemerintah juga memikirkan bahwa tidak semua masyarakat sudah melek IT.

Baca Juga: Ginandjar Kartasasmita Nilai Vaksinasi Bakal Jadi Game Changer Perekonomian Nasional

“Kalau untuk asset negara silahkan bisa diterapkan sistem elektronik secepatnya. Namun, kalau untuk asset publik tentunya akan sulit karena tak semua masyarakat tahu IT,” jelas Freddy.

Lebih jauh mantan Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa dengan memiliki bentuk fisik dari sertifikat tersebut, tentunya merupakan sebuah kebanggan publik.

“Kalau berbasis IT apa ada jaminan keamanan akurasinya. Kalau itu diberlakukan untuk asset pemerintah baik di pusat dan daerah memang harus dilakukan. Kalau untuk publik saya minta ditunda dulu,” pintanya.

Sekedar diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Baca Juga: Sisihkan 822 Tulisan, Sopir Angkot Paulinus Harjo Menangkan Sayembara Menulis Solusi COVID-19 Golkar NTT

Dengan terbitnya Permen ini, pelaksanaan pendaftaran kepemilikan tanah/lahan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran kepemilikan tanah pertama kali maupun pemeliharaan data.

Setelah payung hukumnya terbit, Kementerian ATR/BPN kini menyiapkan langkah pelaksanaan pendaftaran kepemilikan tanah secara elektronik. Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap dan hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik ini nantinya berupa data, informasi, dan atau dokumen elektronik. {sabdanews}

fokus berita : #Freddy Poernomo