09 Februari 2021

Payung Hukum Ada Sejak Lama, Firman Soebagyo Desak Pembentukan Badan Pangan Nasional

Berita Golkar - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan badan pangan nasional yang digadang-gadang sebagai lembaga negara penunjang pangan sampai saat ini belum didirikan. Padahal payung hukum dari lembaga tersebut sudah jelas ada yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejak tahun 2012 yang lalu UU Pangan telah ditetapkan dan tertuang bahwa Indonesia harus membuat lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Firman mengungkapkan, UU tersebut mengamanatkan bahwa badan pangan harus dibentuk paling lambat tiga tahun setelah diundangkan.

"Panja ini harus mampu memberikan terobosan kepada pemerintah agar segera merealisasikan," ujar Firman saat rapat dengar pendapat umum Panja Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan para pakar pangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Baca Juga: Gantikan Zulkarnaen Siregar, Fransiskus Ason Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalbar

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) diperbaharui dan diberikan kewenangan lebih menjadi setara dengan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurutnya dengan kewenangan Bulog yang saat ini, tidak akan mampu menyelesaikan masalah pangan, karena Bulog sebagai perum, punya tanggung jawab sosial sekaligus berorientasi pada profit yang mencari keuntungan.

"Kami akan berpikir secara simpel dan sederhana, kembalikan Bulog menjadi lembaga pangan nasional, ditingkatkan menjadi lembaga pangan nasional yang bertanggungjawab kepada Presiden. Sehingga punya kesetaraan dengan lembaga lain, sehingga koordinasinya lebih mudah. dibandingkan seperti sekarang," jelas Firman.

Baca Juga: Rudy Mas’ud Ingin Insan Pers Sajikan Informasi Yang Bisa Lahirkan Generasi Sehat dan Cerdas

Dia pun mengusulkan kepada Panja Pemantauan dan Peninjauan UU Pangan untuk membahas secara serius pembentukan badan pangan nasional.

"Kami mengusulkan secara kongkrit saja, nanti ini kita tindaklanjuti. Pak Ketua Panja supaya mengundang BPS juga, nanti pemetaanya seperti apa, tentang masalah pangan nasional, produksi pangan nasional kita seperti apa, kemudian bagaimana strategi ke depan kita," papar Firman. {dpr}

fokus berita : #Firman Soebagyo