12 Februari 2021

Soroti Banyak Plt di Pemkot Surabaya, Arif Fathoni: Reformasi Birokrasi Tidak Berjalan Baik

Berita Golkar - Krisis Plt di OPD (organisasi perangkat daerah) Pemkot Surabaya ternyata juga disoroti oleh Partai Golkar. Ketua Golkar Surabaya Arif Fathoni menyebut banyaknya Plt dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi di tubuh Pemkot Surabaya tidak berjalan baik.

“Ini kan lucu, ketika Pemkot Surabaya sering berbangga diri dengan inovasi-inovasinya justru di sisi reformasi birokrasi tidak berjalan dengan baik,” ujar

“Ini kan berarti sistem reward and punishment juga tidak berjalan. Sampai ada banyak sekali penunjukkan Plt. Di era kepemimpinan Bambang DH dulu, meskipun juga ada Plt, tetapi tidak sebanyak saat ini,” tegasnya.

Baca Juga: Majukan Industri Sepakbola RI, UNNES Beri Nurdin Halid Gelar Doktor Honoris Causa

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Toni ini juga melihat adanya kontradiksi yang aneh dalam penunjukkan Plt di OPD Pemkot Surabaya. “Inspektorat merangkap Plt BKPAD. Ini kan lucu, masa pengawas merangkap sebagai pengelola keuangan yang mengeluarkan uang. Kontrolnya bagaimana,” ujarnya.

“Lalu Bappeko ini Plt nya ada Kepala Dinas Cipta Karya. Ini juga aneh. Ada pula Kabag Pemerintahan menjadi Plt di Disnaker,” tambah Toni.

Sebelumnya, krisis banyaknya Plt di lingkungan OPD Pemkot Surabaya juga ditanggapi oleh pihak akademisi. Isu yang bergulir, harus diklarifikasi segera oleh pihak Pemkot Surabaya dengan berbasis data.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Pastikan Komisi II DPR RI Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

“Perlu klarifikasi berbasis Data (evidence based), berapa banyak dan jabatan apa saja yang dijabat Plt,” kata pakar administrasi negara asal Unair Gitadi Tegas Supramudyo.

Gitadi menilai, kebiasaan menunjuk Plt di posisi pejabat bisa menimbulkan fitnah. Kalau kebiasaan mendudukkan Plt sudah jadi Birocratic Style di banyak kab/kota, bisa menimbulkan fitnah yang mengarah pada gratifikasi dalam pengisian jabatan.

Ini yang harus disikapi dengan cerdas dan sensitif apalagi untuk pemerintahan selevel Kota Surabaya. Mungkin perlu melibatkan institusi rekrutmen yang kredibel dalam pengisian jabatan sehingga tidak Plt,” pungkas Gitadi.

Baca Juga: Bersama IIPG, Yanti Airlangga Kembali Turun Tangan Bantu Warga Korban Banjir Karawang

Dikonfirmasi, Sekkota Surabaya Hendro Gunawan meminta agar beritajatim.com menghubungi Kepala BKD Surabaya Mia Santi Dewi. Hanya saja, Kepala BKD Surabaya hingga berita ini ditulis tidak merespon permintaan wawancara yang dikirimkan.

“Waduh aku gak hafal mas, monggo lsg ke Bu Ka BKD ya,” kata Sekkota Surabaya Hendro Gunawan melalui aplikasi jejaring pesan pada 8 Februari lalu

Sebagai informasi, berdasarkan catatan beritajatim.com, ada beberapa OPD Pemkot Surabaya yang posisi kepala dinasnya dijabat oleh Plt. Beberapa diantaranya seperti BPKAD, Bappeko, DKRTH, Disnaker, Sekretaris DPRD Surabaya, Bakesbangpol, dan Dirut RSUD dr Soewandhie. Selain itu, ada pula Dirut PD Pasar dan Dirut RPH serta Dirut PDAM di lingkup BUMD Kota Surabaya. {beritajatim}

fokus berita : #Arif Fathoni