12 Februari 2021

Supriansa Minta Polri Jangan Kebiri UU Pers Jadi Aturan Hukum Yang Kekang Para Wartawan

Berita Golkar - Terkait penangkapan salah satu oknum wartawan media online, WA oleh pihak kepolisian di Makassar pada tanggal 7 Februari malam, ikut mendapat tanggapan dari Anggota Komisi lll Fraksi Golkar Dapil Sulsel II, Supariansa.

Diketahui, WA ditangkap karena dilaporkan Bupati Enrekang telah memuat berita yang dianggap mencemarkan nama baik Pemda Enrekang. Sehingga WA terpaksa harus tidur di dalam sel Polres Enrekang.

Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa memberi perhatian khusus kepada Pekerja pers, di atur dalam UU No 40 Tahun1999 tentang Pers. Apabila di jumpai sebuah pemberitaan yang diragukan kebenarannya maka yang merasa di rugikan sebuah pemberitaan dia berhak meminta menggunakan hak jawabnya sebagaimana di atur dalam pasal 1 dan pasal 5 UU no 40/1999 tentang Pers.

Baca Juga: Minta Buzzer Ditertibkan, Dedi Mulyadi: Setop Perilaku Sok Agamis dan Sok Pancasilais di Medsos

“Saya tidak bermaksud mengesampingkan UU atau aturan lain yang sering di gunakan oleh aparat penegak hukum (Polri) dalam menjerat wartawan dalam penulisan berita,” katanya, Jumat (12/02/2021).

Supriansa berharap penyidik Polri jangan mengebiri UU Pers sebagai sebuah aturan hukum yang mengikat para wartawan.

Kecuali di media yang sama sudah diminta hak jawab tapi pihak media terkait tidak hiraukan maka saya rasa penyidik bisa lebih luas menggunakan referensi aturan hukum lain yang terkait dengan penulisan seorang wartawan yang di anggap salah. {kabarpolitik}

fokus berita : #Supriansa