21 Februari 2021

Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar, Fraksi Golkar Dorong Pemda Dialog Dengan Desa Adat

Berita Golkar - Partai Golkar melalui fraksinya di DPRD Gianyar tidak diam terkait polemik tanah Pasar Umum Gianyar antara Pemda Gianyar dengan Desa Adat Gianyar. Mereka menilai, persoalan tersebut dapat diatasi jika kedua belah pihak melakukan dialog.

Ketua Golkar Gianyar, Kadek Era Sukadana, Minggu 21 Februari 2021 mengatakan, persoalan tanah Pasar Umum Gianyar harus segera diatasi. Pihaknya pun telah menginstruksikan Fraksi Golkar DPRD Gianyar untuk menyikapi persoalan ini.

"Intinya kami netral, kami hanya ingin persoalan bisa diselesaikan dengan senyum, yaitu dengan dialog. Jika ada dialog, di situ pasti ada solusi," ujarnya.

Baca Juga: Golkar Jagokan Tantowi Yahya, Airin Hingga Dedi Mulyadi Lawan Anies di Pilkada DKI Jakarta

Ketua Fraksi Golkar DPRD Gianyar, I Made Suteja membenarkan, Partai Golkar tidak diam atas persoalan ini. Menurut dia, hal ini merupakan sebuah fenomena sosial yang harus disikapi secara bersama-sama.

"Fraksi Golkar DPRD Gianyar telah mencermati, mengkaji, dan mendiskusikan dengan berbagai pihak, maka Fraksi Golkar berpendapat baik Pemda Gianyar dan Desa Adat Gianyar mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah pasar tersebut," ujarnya.

Berkenaan keinginan Desa Adat Gianyar untuk difasilitasi mediasi dengan Pemda Gianyar, kata dia, Fraksi Golkar mengharapkan Pemda Gianyar membuka ruang mediasi sebaik-baiknya, sehingga bisa dirumuskan solusi dalam mengatasi permasalah tersebut.

Baca Juga: Bamsoet Minta Pemerintah RI Waspada dan Tidak Anggap Remeh Wabah Ebola Dari Afrika Barat

"Apabila Desa Adat Gianyar berdasarkan keinginan dan persetujuan warga mengajukan permohonan hak milik atas tanah tersebut, Fraksi Golkar memberikan dukungan penuh," ujar Suteja didampingi semua anggota Fraksi Golkar DPRD Gianyar.

Diapun mengatakan, sikap Golkar tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa desa adat berhak mengajukan permohonan hak milik, dengan dasar pertimbangan bahwa desa adat saat ini sudah menjadi subjek hukum, sejalan dengan Perda nomer 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Serta sejalan dengan kebijakan Pemprov Bali maupun Pemda Gianyar dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemajuan desa adat di Bali.

"Fraksi Partai Golkar mendukung Desa Adat Gianyar yang akan memberikan izin pengelolaan tanah tersebut kepada Pemda Gianyar apabila permohonan hak milik atas tanah tersebut dipenuhi," tandasnya. {bali.tribunnews}

fokus berita : #Kadek Era Sukadana #Made Suteja