24 Februari 2021

Putus Mata Rantai Politik Mahar, Demer Sebut Musda Golkar NTB Bakal Hindari Voting

Berita Golkar - Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto nampaknya tengah melakukan upaya perbaikan kultur politik di internal partai beringin. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan Musda di seluruh daerah di Indonesia ditekankan untuk menghindari voting, namun mengedepankan jalan musyawarah mufakat.

Oleh sebab itu, dari semua daerah yang sudah selesai melaksanakan Musda, semua Ketua DPD Golkar, berhasil terpilih secara aklamasi. Hal itulah yang kemudian juga akan diupayakan dalam pemilihan Ketua DPD Partai Golkar NTB dalam Musda yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-3 Maret mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar NTB, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer akan berupaya semaksimal mungkin, Musda Golkar NTB menghindari voting. Ia berharap Ketua DPD Golkar NTB terpilih berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat alias aklamasi.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Minta Propam Polri Tindak Tegas Oknum Polisi Jual Senjata dan Amunisi ke KKB Papua

“Kan kita punya azas musyawarah mufakat itu, kalau memang bisa dimufakat, kenapa mesti harus divoting, kecuali musyawarah mufakat itu tidak bisa ditemukan kesepakatan. Demokrasi itu tidak selalu voting kok,” ujarnya di Mataram.

Dijelaskan Demer, jalan musyawarah mufakat itu untuk memutus mata rantai politik transaksional dalam pemilihan Ketua DPD Golkar NTB. Dengan jalan voting seperti yang selama ini dilakukan, kerap diwarnai politik transaksional. Setiap pemilik suara kerap dibekali dengan mahar untuk memberikan suaranya kepada calon tertentu.

“Selama ini bolak balik terus, pada saat pilkada DPP minta mahar, nanti pada saat pemilihan Ketua Umum DPP, DPD minta mahar. Begitu terus, bolak-balik, lah kapan selesainya,” ungkap Demer.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Golkar Merosot Hanya Tersisa 3,4 Persen

Oleh sebab itu, Ketua Umum Airlangga Hartarto, mulai memutus mata rantai politik mahar di internal Golkar. Hal itu sudah dimulai pada saat pelaksanaan Pilkada serentak 2020 lalu. Dimana DPP Golkar sama sekali tidak meminta mahar dukungan terhadap Paslon kepala daerah yang akan didukung.

“Tidak ada lagi mahar-mahar, sudah dibuktikan dengan Pilkada 2020, tidak ada sama sekali setoran dan Ketum tegas soal itu. Kita cukup bekerja dengan baik, siapapun yang terpilih itulah yang terbaik, Golkar DPP punya cara sendiri menentukan yang terbaik itu,” katanya.

Demer menegaskan bahwa Golkar selama ini terlalu demokratis, saking demokratisnya, Golkar kebablasan. Oleh sebab itu, mulai dari pilkada serentak 2020, kemudian proses Musda. Ketum Airlangga Hartarto melakukan pembenahan.

Baca Juga: Kerap Timbulkan Polemik Hukum, Azis Syamsuddin Dukung UU ITE Direvisi dan Masuk Prolegnas 2021

“Karena percuma saja kalau kita mencalonkan dengan like and dislike. Tapi harus yang bisa memenangkan pertarungan itu. Karena kalau tidak, kita hanya dapat hura-hura politiknya saja, setelah itu 5 tahun kita bengong, dikerjai sama pemenang. Kalau begitu terus, Golkar mengalami kemunduran,” serunya.

Oleh karena itu, pada Musda Golkar NTB kali ini, DPP Golkar tegas agar Musda berlangsung dengan mengedepankan jalan musyawarah mufakat. Jika ada kader yang diketahui coba untuk main-main, maka DPP Golkar tidak akan segan-segan menyingkirkan kader yang bersangkutan.

“Kita mau menyatukan diri, yang mau ikut ayo, yang mau cawe-cawe, siapapun yang main-main, baik DPP dan DPD akan dipinggirkan. Sekali lagi, mari kita bekerja dengan baik, saya yakin pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, tingkat soliditas kita, sehingga ketua partai nantinya tidak sibuk mengurus hal-hal yang seperti itu saja,” pungkasnya. {suarantb}

fokus berita : #Gde Sumarjaya Linggih