24 Februari 2021

Mukhtarudin Harap MA Anulir Vonis Bebas PT Kumai Sentosa Dari Jeratan Hukum Karhutla di Kobar

Berita Golkar - Vonis bebas terhadap PT Kumai Sentosa atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat banyak pihak terkejut. Majelis hakim mementahkan tuntutan yang dijatuhkan jaksa kepada perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Dakwaan terhadap perusahan terkait kebakaran hebat yang merusak lahan seluas 2.600 hektare (ha) kandas. Merasa kecewa atas keputusan hakim, upaya hukum pun ditempuh oleh kejaksaan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Kalteng Muktarudin merupakan satu dari sekian banyak pejabat publik yang mengaku terkejut dengan vonis hakim yang membebaskan PT Kumai Sentosa dari jeratan hukum kasus karhutla di Kobar. Keputusan hakim dinilai sangat ironis. Pihaknya tak akan tinggal diam atas permasalahan ini. Kasasi yang ditempuh jaksa akan dikawal dan dimonitor.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Minta Propam Polri Tindak Tegas Oknum Polisi Jual Senjata dan Amunisi ke KKB Papua

“Saya mendukung langkah hukum yang diambil oleh kejaksaan dengan mengajukan kasasi,” tegas Muktarudin kepada Kalteng Pos via telepon, (23/2).

Kasus ini, kata Mukhtarudin, harus menjadi perhatian semua stakeholder, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semuanya harus memiliki persepsi yang sama bahwa menyelamatkan lingkungan hidup adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.

“Kerusakan lingkungan di Kalimantan, khususnya di Kalteng, sudah terjadi sedemikian rupa, terbukti dengan pemanasan global dan anomali iklim, semua itu tidak lain akibat rusaknya ekosistem, salah satu yang berkontribusi dalam perusakan lingkungan adalah karhutla,” ucap Mukhtarudin.

Baca Juga: Didampingi Wakil Walikota Mardison Mahyuddin, John Kenedy Azis Santuni Yatim Piatu di 3 Panti Asuhan di Pariaman

Oleh karena itu, kata Mukhtarudin, harus ada persepsi yang sama untuk kepentingan bersama dalam menyelamatkan lingkungan.

“Pelangaran hukum yang terkait dengan perusakan lingkungan harus ditindak tegas dan diberi sanksi yang seberat-beratnya, agar ada efek jera kepada pelaku atau pihak yang berniat melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng H Agustiar Sabran melalui Ketua Harian Dr Andrie Elia mengatakan, perusahaan besar swasta (PBS) di Kalteng wajib bertanggung jawab menjaga kawasan masing-masing.

Baca Juga: Sesepuh Golkar dan Ayah Walikota Tanjungbalai, Zulkifli Amsar Batubara Meninggal Dunia

"Masalah yang ada di Kalimantan Tengah adalah lahan yang rentan dengan kebakaran, terutama terkait pengelolaan hutan," katanya kepada Kalteng Pos via telepon, Selasa (23/2).

Karena itu setiap perusahaan wajib bertanggungjawab menjaga wilayah konsesi yang telah diamanahkan pemerintah kepada perusahaan.

"Jika terbukti bersalah dan melanggar serta dengan sengaja atau lalai melakukan, maka perlu ditindak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku," tegas pria yang juga merupakan rektor Universitas Palangka Raya tersebut.

Selain perusahan yang berinvestasi di Kalteng, semua pihak juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan Kalteng agar tidak mudah terbakar. Pasalnya, kebakaran yang terjadi akan berimbas atau dirasakan oleh semua orang.

Baca Juga: Sambangi Kapolda Sulsel, Andi Rio Idris Padjalangi Singgung Penyalahgunaan Narkoba Oknum Polri

Menanggapi putusan bebas dalam perkara karhutla dengan terdakwa korporasi PT Kumai Sentosa, ia menyebut, masyarakat Kalteng perlu mengikuti proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama akan ada banding, kasasi, peninjauan kembali, dan proses hukum lainnya, itu bisa dilakukan dan menjadi hak setiap warga negara," tegasnya.

DAD sebagai lembaga adat di Kalteng tidak dapat berkomentar lebih jauh selain mengikuti proses hukum saat ini dan mendorong setiap upaya hukum yang akan dilakukan sesuai dengan aturan.

Baca Juga: Sabil Rachman Tegaskan Airlangga Hartarto Restui dan Dukung Dave Laksono Jadi Ketum Kosgoro 1957

Menurutnya, proses penegakan hukum sudah berjalan baik. Pihak kepolisian sudah memroses secara hukum. Keputusan pengadilan pun sudah keluar. Namun, karena adanya upaya banding oleh pihak kejaksaan negeri, maka proses hukum belum berakhir.

"Kami apresiasi semua upaya hukum yang telah dilakukan, baik oleh kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Jadi kita tunggu saja, karena hukum merupakan keputusan tertinggi," pungkasnya. {kalteng.prokal}

fokus berita : #Mukhtarudin