26 Februari 2021

Nilai Penuh Rekayasa, 18 Dari 31 Pengurus Kecamatan Minta Musda Golkar Kabupaten Bandung Diulang

Berita Golkar - Gonjang ganjing dan tensi panas tengah menerpa Partai Golkar Kabupaten Bandung. Usai mengalami kekalahan di Pileg dan Pilbup Bandung lalu, Partai beringin juga tengah terlibat konflik internal menyusul pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung yang digelar pada Sabtu, 20 Februari 2021 lalu.

Seperti diketahui, Musda Partai Golkar Kabupaten Bandung yang digelar di Hotel Sutan Raja Soreang tersebut menetapkan Sugianto, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung menggantikan posisi Dadang Naser yang juga mantan Bupati Bandung dua periode.

Namun rupanya, hasil Musda yang menetapkan Sugianto sebagai ketua terpilih tidak diterima sebagian besar Pengurus Kecamatan (PK) Golkar. Setidaknya ada 18 PK Golkar dari 31 PK Golkar se-kabupaten Bandung yang menolak hasil Musda tersebut karena Mussa dinilai penuh rekayasa dan tidak konstitusional. Selain itu, mereka membawa masalah tersebut ke Mahkamah Partai.

Baca Juga: Agung Laksono Harap Orientama Lahirkan Kader Terbaik Kosgoro 1957 Di Masa Depan

Bahkan, sebanyak 18 PK Golkar secara resmi telah mengajukan surat penolakan terhadap hasil Musda ke DPD Partai Golkar Jawa Barat pada Senin (22/2/2021) lalu. Selain menolak hasil Musda yang dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan AD/ART partai, 18 PK Golkar tersebut juga menuntut agar DPD Golkar Jawa Barat menggelar Musda ulang.

“Kami atas nama 18 PK Golkar merasa Musda ini tidak fair dan sudah direkayasa. Menjelang Musda, sebanyak delapan PK yang disinyalir mendukung Anang Susanto diberhentikan. Jelas ini sangat merugikan kami.

Sayap partai dan ormas pendiri Golkar juga tidak diundang. Padahal mereka memiliki suara. Kami sudah mengajukan surat penolakan dan minta Musda diulang,” ungkap Ketua PK Golkar Kecamatan Paseh, Enjang Mulyana mewakili 18 PK Golkar kepada BandungKita.id, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Resmi Dilantik Presiden Jokowi, Rohidin Mersyah-Rosjonsyah Sampaikan Visi Besar Bengkulu Maju

Enjang menegaskan bahwa 18 PK Golkar menilai Musda yang digelar pada Sabtu (22/2/2021) lalu tidak sah karena tidak sesuai aturan. Banyak aturan AD/ART partai yang ditabrak. Indikasi rekayasa, menurutnya, sangat kentara dengan satu per satu mempreteli kekuatan PK yang disinyalir tidak mendukung Sugianto sebagai calon ketua DPD Golkar.

Contohnya, kata dia, menjelang Musda tiba-tiba Ketua PK Rancaekek diberhentikan dengan alasan adanya surat mosi tidak percaya dari anggotanya. Ironisnya, posisi Ketua PK yang diberhentikan tersebut digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) yang pro Sugianto.

“Kami 18 PK melihat DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung ini tidak menempuh mekanisme yang benar sesuai aturan yang ada dalam pelaksanaan Musda ini. Kami minta keadilan DPD Golkar Jawa Barat agar Musda kemarin dibatalkan, lalu menggelar Musda ulang dengan terlebih dahulu mengembalikan status rekan-rekan kami sebagai Ketua PK yang diberhentikan sepihak,” tutur Enjang. {bandungkita}

fokus berita : #Enjang Mulyana