05 Maret 2021

Freddy Poernomo Siap Fasilitasi Para Petani Bojonegoro Dapatkan Izin Pupuk Organik Mandiri

Berita Golkar - Sejumlah petani di Bojonegoro curhat, pupuk organik hasil produksi mereka tak bisa beredar. Mereka pun meminta DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk memfasilitasi.

"Kami sudah lama menjadi penggiat pupuk organik. Sebenarnya, ini untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi," kata salah satu penggiat pupuk organik Hasan pada acara reses Anggota DPRD Jatim Freddy Poernomo di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberejo, Bojonegoro.

"Kami pernah dipanggil (kepolisian), terkait izin pupuk organik dan sedikit menghambat untuk berproduksi. Padahal, banyak yang membuat pupuk organik," kata Hasan.

Baca Juga: Jika Pemilu Digelar Hari Ini, Golkar Akan Menempati Posisi Ketiga di DKI Jakarta Dengan 9,8 Persen

Kepada Freddy, Hasan berharap politisi Golkar ini bisa memberikan fasilitasi terkait izin hingga sarana penunjang lainnya. "Kami berharap ada fasilitasi dari DPRD Jatim," katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Freddy memberikan penjelasan bahwa peredaran pupuk memang harus berizin. Hal ini sebagai bentuk perlindungan. "Bukan hanya kepada konsumennya atau pengguna pupuk tersebut namun juga sekaligus produsennya," katanya.

Sekalipun demikian, pihaknya akan memfasilitasi kepada pihak terkait untuk membangkitkan potensi pengembangan pupuk organik. "Terutama, dengan kawan-kawan di daerah. Kami pastikan akan ikut membantu mencari jalan terbaiknya," kata Anggota Komisi A DPRD Jatim ini.

Baca Juga: Karpet Merah Golkar-Nasdem Untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024

Apalagi, permasalahan ketersediaan pupuk subsidi hingga saat ini belum menemukan solusi. Keberadaan pupuk organik dinilai bisa menjadi alternatif.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto yang ikut mendampingi reses tersebut pun menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan perhatian kepada pertanian. Khususnya, dalam pengembangan pupuk organik.

Sekalipun demikian, selama proses izin belum keluar maka penggunaanya pun dibatasi. "Hanya untuk petani yang bersangkutan saja atau kelompok tani yang bersangkutan saja," katanya.

Sekalipun demikian, DPRD Bojonegoro akan memastikan pemerintah kabupaten turut hadir membantu pengembangan pupuk organik maupun ketersediaan pupuk subsidi. Baik melalui pelatihan maupun dukungan perangkat. {jatim.tribunnews}

fokus berita : #Freddy Poernomo