05 Maret 2021

6 Laskar FPI Yang Mati Ditembak Jadi Tersangka, Adies Kadir Pastikan Komisi III DPR Panggil Kapolri dan Kabareskrim

Berita Golkar - Komisi III DPR angkat suara mengenai polemik penetapan tersangka enam pengawal Rizieq Shihab yang tewas ditembak polisi, di Tol Jakarta-Cikampek Km 50.

Meski akhirnya Bareskrim Polri memutuskan menggugurkan status tersangka pada 6 anggota FPI tersebut, Komisi III berencana tetap memanggil Kapolri dan Kabareskrim untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.

Rencananya, rapat dengar pendapat (RDP) itu bakal digelar setelah masa sidang dibuka pada pertengahan Maret ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir kepada wartawan di Studio Digital Partai Golkar, Jakarta Selatan, Kamis (4/3/2021).

Baca Juga: Menanti Pernyataan Politik Airlangga Hartarto di Rapimnas Golkar

"Kita akan mengagendakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kapolri dan juga Bareskrim Mabes Polri terkait hal tersebut," ungkap Adies.

Adies menjelaskan, berdasarkan fit and proper test calon Kapolri beberapa waktu lalu, Listyo Sigit Prabowo menargetkan penanganan hukum tidak serta merta menerapkan sistem UU KUHP, tapi melalui jalan musyawarah dan mufakat di 100 hari kerja.

Sehingga, di situasi pandemi Covid-19 saat ini, bisa mengurangi kegaduhan yang terjadi. "Jadi kita ingin melihat juga dan mendengar kenapa itu bisa terjadi, dan juga kemudian kenapa tiba-tiba dibatalkan," ucap politikus Partai Golkar itu.

"Dalam hal ini memang kalau kami menilai di Komisi III dalam situasi kondisi pandemi Covid-19 ini, sepertinya kita memang lebih banyak berkonsentrasi untuk merecovery kondisi bangsa dan negara ini," tuturnya.

Baca Juga: Mohan Roliskana Janjikan Suhaili FT dan Ahyar Abduh Posisi Strategis di Kepengurusan Golkar NTB

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota FPI yang tewas ditembak polisi di jalan tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian menyampaikan, pihaknya juga akan segera melimpahkan berkas perkara kasus penyerangan 6 laskar FPI kepada personel Polri tersebut kepada Kejaksaan RI.

"Sudah ditetapkan tersangka, kan itu juga tentu harus diuji, makanya kami ada kirim ke Jaksa biar Jaksa teliti," kata Brigjen Andi Rian saat dikonfirmasi, Kamis (4/3/2021).

Baca Juga: Varian Baru COVID-19 Masuk Indonesia, Azis Syamsuddin Pertanyakan Lemahnya Pengawasan Bandara

Menurut Andi, pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Peneliti dimaksudkan untuk mengkaji kasus tersebut. Sebab, keenam tersangka yang merupakan laskar pengawal FPI itu telah tewas saat insiden bentrokan.

Nantinya, Jaksa Peneliti akan ikut menimbang terkait penghentian atau tidaknya kasus dugaan penyerangan 6 laskar FPI kepada personel Polri.

"Untuk kasus penyerangan terhadap anggota Polri oleh laskar FPI, berkas perkara segera dilimpahkan ke JPU untuk dilakukan penelitian. Kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa," jelasnya.

Bareskrim Polri lantas memutuskan menghentikan kasus tersebut. Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada 6 anggota FPI tersebut, sudah tidak berlaku di mata hukum.

Baca Juga: Ace Hasan Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi COVID-19 Bagi Calon Jemaah Haji

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP, karena tersangka sudah meninggal dunia.

"Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur," kata Argo, Kamis (4/3/2021).

Di sisi lain, terkait dengan kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut.

Saat ini, Argo menyebutkan ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini. "Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses," ujar Argo.

Baca Juga: Fraksi Golkar Dukung Rencana Gubernur DKI Anies Baswedan Jual Saham Bir PT Delta Djakarta

Hariadi Nasution, kuasa hukum 6 anggota FPI, mengkritik Polri soal penetapan tersangka dalam kasus di KM 50, sebelum akhirnya penyidikan dihentikan. Hariadi Nasution menyebut aparat bertindak di atas undang-undang.

"Pernyataan polisi tersebut menempatkan dirinya di atas UU atau lebih tinggi dari UU," kata Hari kepada Tribunnews, Kamis (4/3/2021).

"Tidak diatur UU alias kekuasaan polisi tidak mengikuti aturan UU," tambahnya. Dirinya kemudian mengutip pasal 77 KUHP. "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia," terang Hariadi. {wartakota.tribunnews}

fokus berita : #Adies Kadir