06 Maret 2021

Golkar Prihatin Kisruh Internal Demokrat, Airlangga Hartarto: Silakan Berproses Secara Hukum

Berita Golkar - Partai Golkar turut prihatin atas kisruh Partai Demokrat yang terjadi saat ini. Sebagai partai besar Indonesia situasi tersebut bukan hal yang baru bagi Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut angkat suara.

Airlangga menilai Golkar sebagai partai yang berpengalaman mempersilahkan Partai Demokrat menempuh proses hukum.

“Partai Golkar prihatin kalo ada partai yang ada masalahnya, Partai Golkar berpengalaman, kami mempersilahkan semua berproses secara hukum.”kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu (06/03/2021).

Baca Juga: Bupati Bulungan Syarwani Terpilih Pimpin Golkar Kaltara, Wakil Walikota Tarakan Effendhi Djuprianto Legowo

Sebelumnya KLB Demokrat di Deli Serdang telah memutuskan Moeldoko menjadi pimpinan yang baru yaitu jabatan Ketua Umum. Kabar terkait KLB Demokrat ini mendapat respons dari SBY, AHY, serta beberapa kader Partai Demokrat dari berbagai daerah.

Ada yang menyatakan tetap setia pada kepemimpinan AHY, ada pula yang ikut pada kepemimpinan Moeldoko. Dalam pidato Moeldoko, menilai bahwa KLB Demokrat berjalan sesuai dengan AD/ART dan konstitusional.

Moeldoko mengaku tidak memaksa para peserta untuk memilihnya, sebab semua yang hadir KLB sudah memiliki keyakinan.

Golkar Aburizal Bakrie vs Agung Laksono

Pada 2014 lalu, Partai Golkar juga memiliki dua kepengurusan, yaitu hasil Munas Bali dengan terpilihnya Aburizal Bakrie dan hasil Munas Ancol yang mengukuhkan Agung Laksono sebagai ketua umum.

Baca Juga: 6 Laskar FPI Yang Mati Ditembak Jadi Tersangka, Adies Kadir Pastikan Komisi III DPR Panggil Kapolri dan Kabareskrim

Munculnya dua kepengurusan ini diyakini karena Munas Bali dilakukan secara tidak demokratis. Pada Munas Bali, beberapa calon ketua umum Partai Golkar, seperti Airlangga Hartarto dan Hajriyanto mengundurkan diri.

Pada Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono. Saat itu, Golkar kubu Agung memang menyatakan dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sementara Golkar kubu Aburizal memilih sebagai oposisi. Namun, konflik tak berhenti pasca keluarnya SK Menkumham. Kubu Aburizal menggugat SK tersebut ke PTUN. Sejak saat itu terjadi konflik berkepanjangan antara dua kubu, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 5 Agustus 2020.

Baca Juga: Rapimnas Golkar, Airlangga Paparkan Keberhasilan Pemerintah Hadapi Pandemi COVID-19

Dualisme tersebut akhirnya berakhir ketika kubu Aburizal dan Agung sepakat untuk berdamai dan bersama-sama menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa pada pertengahan tahun 2016.

Mafhud MD Angkat Bicara

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara bakal jadi masalah hukum. Apabila kubu pro Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat mendaftarkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pada Sabtu (6/3/2021). Seebelumnya, kubu yang pri terhadap kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyebut bahwa KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara bodong alias ilegal. AHY menyatakan KLB digelar tanpa mengindahkan AD/ART Partai Demokrat yang sah.

Baca Juga: Partai Golkar Dilirik Kiri dan Kanan, Airlangga: Bagaikan Gula Mengundang Semut

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan, pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal partai politik.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Baca Juga:  Azis Syamsuddin Minta Kemendikbud Evaluasi Subsidi Kuota Belajar, Dilanjutkan Atau Dihentikan

Sebelumnya, KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara. Bahkan, KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Dilihat dari siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

Baca Juga: Tak Mampu Atasi Banjir, Yongkie Limen Desak Walikota Manado Mundur

Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) meminta pertolongan Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD, Jumat (5/3/2021). Permintaan AHY tak lain dilatari oleh hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara.

KLB Partai Demokrat menetapkan Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. AHY menilai KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara ilegal dan cacat demi hukum.

Hal tersebut disampaikan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, AHY dalam konferensi pers bersama awak media, tak lama KLB menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.

Baca Juga: Airlangga Ingin Partai Golkar Pimpin Koalisi Besar di Pemilu 2024

Kepala Staf Presien ( KSP) Moeldoko langsung menentukan sikapnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang terpilih secara aklamasi. Kendati tak hadir dalam KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara, Moeldoko memberikan sambutan pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam sambutan pertamanya Moeldoko menyinggung AD/ART Partai Demokrat yang disimak oleh kader Partai Demokrat yang hadir dalam KLB di Sumatera Utara.

Tak lupa KSP Moeldoko mengucapkan terima kasih setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) kubu kontra-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3/2021).

Saat memberikan sambutan melalui telepon itu, Moeldoko juga menanyakan komitmen para kader dalam membesarkan Partai Demokrat.

Baca Juga: Sosialisasi 4 Pilar di Bone, Andi Rio Idris Padjalangi Ajak Warga Libureng Jaga Keutuhan NKRI

"Saya berterima kasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" kata Moeldoko, dikutip dari siaran Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

Kemudian, ia juga menanyakan kesiapan kader untuk bergotong royong demi kepentingan nasional. "Apa kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?" tanya dia. "Siap," jawab para peserta KLB.

Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh Jhoni Allen. "Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Jhoni.

Pernyataan tersebut pun diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan hasil putusan tersebut.  "Setuju!" teriak para peserta. {kaltim.tribunnews}

fokus berita : #Airlangga Hartarto