10 Maret 2021

Firman Soebagyo Tegaskan Fraksi Golkar DPR Tolak RUU Minol dan RUU Pembantu Rumah Tangga

Berita Golkar - Penyempurnaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 telah ditetapkan Badan Legislasi (Baleg) DPR besama Pemerintah diwakili Menkumham.

Fraksi Partai Golkar diwakili Kapoksi Baleg, Firman Soebagyo menyampaikan pandangan mini fraksi dan sikapnya terkait dengan beberapa RUU yang sudah dibahas final oleh Baleg pada 14 Januari 2021 lalu tentang prolegnas prioritas tahun 2021 sebagai berikut.

Pertama, Fraksi Partai Golkar tegas menolak RUU Minuman Berakohol (Minol) dilanjutkan dalam Prolegnas prioritas 2021 karena sebelumnya RUU ini sempat ditentang oleh masyarakat dan menegaskan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu tentang pemcabutan Perpres yang mengatur minuman beralkohol intuk itu FPG mengusulkan dan menolak RUU ini dan tidak dilanjutkan masuk dalam prolegnas 2021.

Baca Juga: Ferdiansyah Yakin Sistem Pendidikan Nasional Mampu Tingkatkan Imtak dan Majukan Iptek

"Fraksi Partai Golkar menolak RUU Minol, karena RUU Minol telah terjadi kontroversi di masyarakat,alim ulama dan tokoh agama. Terlebih, Pemerintah juga telah mencabut dan membatalkan perpres yang disampaikan presiden Jokowi tentang Minol," kata Firman dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar menolak RUU Pembantu Rumah Tangga (PRT). Firman beralasan penolakan RUU ini karena didasarkan argumentasi kuat,bahwa pembantu rumah tangga di Indonesia masih menganut budaya kekerabatan atau gotong royong.

Dan kalau diformalkan dan diatur dalam UU maka budaya kekerabatan dan gotong royong yg merupakan ciri khas sosial budaya bangsa indonesia dengan lahirnya UU ini akan merusak tatanan budaya bangsa sudah yg sudah membudaya sejak dahulu kala.

Baca Juga: Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras, Gubernur Rusli Habibie: Jangan Kirim ke Gorontalo!

Selain itu, terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yg telah diubah menjadi RUU BPIP inisatif pemerintah. Firman menyampaikan fraksinya menfukung dengan catatan khusus jika memang RUU ini masih tetap masuk dalam Prolegnas prioritas 2021, tentang RUU HIP yg kini diubah menjadi RUU BPIP tersebut hanya mengatur tentang penguatan kelembagan.

"Namun, bilamana dalam RUU BPIP inisatif pemerintah tersebut masih mengatur tentang sektoral dan subtansi seperti dalam RUU HIP sebelumnya, maka kami menyatakan tegas menolak dan membatalkan persetunjuan terhadap RUU BIP tersebut," kata dia.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan usulan RUU baru tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) masuk dalam Prolegnas Prioritas 021 ,untuk menggantikan RUU Pemilu yang sudah disepakati untuk dicabut atau dibatalkan dalam Prolegnas 021 tersebut.

Baca Juga: Dorong Industri Hilir Emas, Puteri Komarudin Dukung Pemerintah Bentuk Bank Emas

"Alhamdulilah, ketika kami mengusulkan RUU KUP masuk prolegnas prioritas 2021 menggantikan RUU Pemilu yang sudah dicabut, dandisambut baik oleh Pemerintah dan mendukung dan disetujui secara aklamasi seluruh fraksi," terang Waketum DPN SOKSI ini.

Firman menambahkan dalam Prolegnas Prioritas 2021 ini, Fraksinya juga kembali mendesak agar segera kembali dibahasnya UU Narkotika sebelumnya sudah disinggung Presiden Jokowi.

"Kenapa kami mendesak UU Narkotika segera dibahas? Karena Presiden telah berkali-kali menyatakan Indonesia sudah darurat narkoba dan ini terbukti maraknya penyelundupan dan penangkapan peredaran narkoba oleh Polri, BNN maupun Bea Cukai," tegasnya.

Dengan demikian, Firman menilai, RUU prolegnas 2021 telah disepakati sebanyak 33 RUU terdiri dari 21 RUU usulan DPR RI, 10 RUU usulan pemerintah dan 2 RUU usulan DPD RI. {jitunews}

fokus berita : #Firman Soebagyo