15 Maret 2021

Misbakhun Ingatkan Kemenkeu Hati-Hati Soal Insentif PPn BM Untuk Mobil Listrik

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemkeu) berhati-hati soal insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik. Politikus Partai Golkar menyatakan, pemerintah harus benar-benar berhitung soal pemberian insentif tersebut, termasuk risikonya.

“Insentif terhadap suatu sektor akan menjadi disinsentif terhadap sektor yang lain,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Misbakhun menegaskan, perlakuan terhadap mobil listrik tidak bisa disamakan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. “Tidak apple to apple membandingkan emisi yang sources-nya berbeda dengan electricity,” ujarnya.

Baca Juga: Puluhan Relawan Golkar Probolinggo Turun Tangan Bersihkan Lumpur Sisa Banjir Dringu

Menurut Misbakhun, insentif itu belum tentu langsung menarik investor menanamkan modal di bidang industri mobil listrik. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu mengkhawatirkan insentif tersebut akan menjadi pengorbanan besar bagi Indonesia.

“Kalau memang concern kita mau ke electricity vehicle battery atau hybrid sekalipun, menurut saya sacrifice kita begitu besarnya,” tuturnya.

Misbakhun menjelaskan, industri otomotif juga mencakup banyak ekosistem, termasuk pembuat komponen pendukungnya. Kalaupun pemerintah meyakini industri otomotif dalam negeri akan langsung melompat ke mobil listrik, Misbakhun meragukan ekosistem pendukungnya akan ikut serta.

Baca Juga: Anggota DPRD Batam, Hendra Asman Dukung Dapur Umum Makan Sepuasnya Bayar Seikhlasnya di Sagulung

“Apakah kemudian di Indonesia komponen pendukungnya dan ekosistemnya akan mendukung mereka melakukan lompatan itu?,” ucap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu itu.

Misbakhun menuturkan, masyarakat Indonesia sudah ada yang menunggang mobil mewah sekelas Tesla, Lamborghini, bahkan Bugatti. Namun, di jalanan juga masih ada Kijang “Kapsul”, Kijang “Doyok” ataupun mobil lawas lainnya.

Oleh karena itu Misbakhun mengkhawatirkan insentif PPnBM justru menjadi bentuk ketidakadilan. “Faktor fairness-nya harus dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Seandainya memang pemerintah memberikan insentif PPnBM mobil listrik hingga 0%, Misbakhun meminta risiko fiskalnya juga dihitung. Lebih-lebih, sampai saat ini minat masyarakat akan mobil listrik masih kurang.

Baca Juga: Bamsoet Nilai Kampanyekan Cinta Produk Dalam Negeri Bentuk Bela Negara

“Kenapa electricity vehicle ini kurang diminati oleh banyak orang? Orang belum melihat mengenai durability dan daya tahannya seperti apa,” ulas Misbakhun dalam rapat yang dihadiri juga oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Kacaribu itu.

Selain itu, Misbakhun juga menyinggung tentang risiko lingkungan. Menurutnya, sampai sekarang belum ada teknologi daur ulang limbah baterai. “Siapa yang akan mengelola risiko ini?” katanya.

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 telah diundangkan pada 16 Oktober 2019. PP mengatur pemberlakuannya dalam 2 tahun sejak diundangkan, atau mulai 16 Oktober 2021 untuk memberikan transisi pada industri otomotif.

Baca Juga: Gandeng Kemendag, Lamhot Sinaga Dirikan Pusat Perkulakan di Humbahas

Namun, pemerintah berencana mengubah beberapa pasal tersebut untuk menarik minat investor mobil listrik serta menggerakkan industri otomotif dalam negeri. Dalam rapat di DPR, Menteri Keuangan mengusulkan perubahan terhadap tarif PPnBM untuk mobil listrik yang tertuang dalam PP 73/2019.

Usulan revisi tersebut diberikan dengan pertimbangan agar ada perbedaan selisih insentif yang lebih besar antara mobil listrik dan mobil hybrid yang sebagian masih menggunakan bahan bakar.

Dalam PP 73/2019, tarif PPnBM untuk mobil listrik ditetapkan sebesar 0%. Hal tersebut tidak diubah. Namun, perubahan terjadi pada tarif PPnBM untuk Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0%, akan dinaikkan menjadi 5%. {beritasatu}

fokus berita : #Misbakhun