17 Maret 2021

Duh! Pro Kontra Impor Beras Saat Panen Raya Berdampak Terhadap Citra Partai Golkar

Berita Golkar - Polemik impor beras terus bergulir. Terungkap ternyata impor beras itu atas perintah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan M Luthfi. Apakah citra Partai Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto ikut terdampak?

Prokontra Impor beras mengemuka mengingat stok pangan melimpah dan banyak petani sedang panen di daerah-daerah. Ini mengemuka setelah Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Komjen Pol (Purn) Budi Waseso mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini. Hal ini karena Bulog masih memiliki cadangan beras di gudang dan petani akan menyambut panen raya.

“Data BPS menyampaikan Maret, April, Mei itu surplus. Itu yang kami jadikan pedoman. Sehingga saat kita rakortas (rapat koordinasi terbatas), kita tidak memutuskan impor,” ujar Buwas dalam papat dengar pendapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3/2021).

Baca Juga: Bobby Rizaldi Dukung Wacana Redefinisi KKB Papua Menjadi Teroris, Ini Alasannya

Buwas mengungkapkan, langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

“Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” bebernya.

Menurutnya, rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya tak pernah membahas impor beras. Rapat itu hanya membahas stok pangan dalam negeri dan ancaman gangguan cuaca yang dapat mengganggu stok beras.

Pihak Bulog, kata Buwas, malah mendapat beban tambahan akibat kebijakan impor beras ini. Hal ini terkait keberadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari sisa impor 2018 sebanyak 275.811 ton di gudang Bulog.

Baca Juga: Ini 3 Nama Yang Dijagokan Dampingi Munafri Arifuddin Jadi Sekretaris Golkar Kota Makassar

Penyaluran cadangan beras ini hanya bisa berjalan dengan penugasan dari pemerintah. Di sisi lain, Buwas mengaku, Bulog tidak lancar menyalurkan beras saat ini. Hal itu karena Bulog sudah tidak lagi menjadi penyalur beras untuk program bansos beras sejahtera (rastra).

“Sehingga saat itu kami punya 3,1 juta ton itu kehilangan pasarnya untuk 1 tahun sampai 2,6 juta ton. Sehingga bermasalah sampai sekarang. Sehingga beras eks impor tersisa hingga saat ini, dan kondisinya karena sudah tiga tahun mutunya turun,” kata Buwas.

Beras impor yang telah berkurang kualitasnya itu berjumlah 106.642 ton. Buwas menyebut telah menyampaikan masalah ini pada pemerintah.

Pemerintah dan Bulog pernah menyepakati untuk mengolah beras sisa impor 2018 menjadi tepung. Rencananya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan melaksanakan kesepakatan itu.

Baca Juga: Wagub Sumut Musa Rajekshah Ajak Masyarakat Samosir Lestarikan Danau Aek Natonang dan Sidihoni

“Tapi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Ini menjadi beban Bulog," ujar Buwas, dikutip dari Kompas.com.

Ia menjabarkan, stok beras Bulog sebesar 883.585 ton, terdiri dari beras CBP mencapai 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton per 14 Maret 2021.

Buwas yakin Bulog nantinya dapat menyerap 500 ribu ton beras dari petani lokal saat panen raya. Dari total beras lokal yang Bulog beli itu, sebanyak 390.800 ton akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah. Dengan itu, cadangan beras akan melebihi ketentuan CBP per tahun di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta ton.

Tak cuma membebani Bulog, petani juga mengeluhkan impor beras ini dapat mengancam petani. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mencatat, harga gabah di tingkat petani saat ini terus turun, meski belum memasuki masa puncak panen raya.

Baca Juga: Dito Ganinduto Sebut Revisi Aturan PPnBM Mobil Listrik Penting Untuk Dorong Sektor Industri BEV

Harga gabah acuan pemerintah adalah Rp4.200 per kilogram. Namun, gabah petani di berbagai daerah memiliki harga di bawah angka itu.

Harga gabah rata-rata di Ngawi - Jawa Timur, dan Demak - Jawa Tengah ada di bawah Rp4.000 per kilogram. Sementara, harga gabah petani di Kroya, Indramayu, Jawa Barat berkisar Rp3.000-Rp3.500 per kilogram.

Penjelasan Kemenko Ekonomi

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, membeberkan alasan kenapa pihaknya meminta Bulog mempersiapkan impor beras.

Baca Juga: Pasangan NU-Pasti Siap Terima Apapun Keputusan MK Soal Pilkada Kabupaten Bandung

Musdhalifah bilang, impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik. Menurut dia, ketersediaan pangan yang terjamin membantu kinerja perekonomian nasional.

Hal itulah yang jadi dasar kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu memutuskan pemerintah perlu mengimpor beras. ”Surplus memang ada. Namun, surplus hanya berada di 6-7 provinsi (sentra produksi) dan ada yang defisit. Belum lagi wilayah di pulau-pulau," jelas Musdhalifah dikutip dari Harian Kompas.

"Oleh karena itu, Bulog mesti (memiliki persediaan) cukup agar dapat menyalurkan ke daerah- daerah tersebut,” tutur dia lagi.

Musdhalifah menggarisbawahi, angka 1 juta ton merupakan alokasi impor dan beras impor tidak digelontorkan saat panen raya. Alokasi itu penting untuk menjaga stok Bulog sebesar 1,5 juta ton di akhir 2021.

Baca Juga: Tunggu Keputusan Mendagri, James Arthur Kojongian Segera Lengser Dari Wakil Ketua DPRD Sulut

Stok global Selain itu, Musdhalifah menyoroti tren harga beras dunia yang meningkat, fluktuasi ketersediaan beras dunia, serta kecenderungan negara mengamankan stok pangannya selama pandemi. Artinya, alokasi impor penting ditetapkan saat ini guna mengantisipasi tren dan kecenderungan tersebut.

Dulu Golkar Tolak Impor Beras

Catatan Kompas.com, partai Golkar termasuk partai yang pernah getol menyorot kebijakan pemerintah mengimpor beras. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengkritik kebijakan impor beras 500.000 ton yang diambil oleh Kementerian Perdagangan.

"Kebijakan impor yang dilakukan Mendag akan semakin menyengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018) seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Politisi Golkar: Impor Beras Tak Sejalan dengan Nawacita Jokowi",

Baca Juga: Nurdin Halid Optimis Capres Golkar di 2024 Bakal Dapat Tempat di Hati Rakyat

Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar ini menilai, impor beras tersebut terlambat dan dipaksakan. Sebab, Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari.

Dari data yang didapatnya, Firman menegaskan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Per Januari 2018 stok beras masih ada dimana-mana. Bahkan harga beras menjelang natal tahun baru juga dapat terkendali.

Sebagai anggota Komisi IV DPR, Firman mengaku selalu melakukan koordinasi dan monitoring baik ditingkat pasar dan petani. Firman juga mengaku sudah melakukan klarifikasi ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman, apakah benar akan terjadi kekurangan stok beras.

"Dan pernyataan kementan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan bahwa pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu," kata Firman. {makassar.tribunnews}

fokus berita : #Firman Soebagyo #Budi Waseso