19 Maret 2021

Hadapi Putusan MK Terkait Pemungutan Suara Ulang di 7 Kecamatan, Golkar Kalsel Rapatkan Barisan

Berita Golkar - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibacakan pada Jum’at (19/3/2021).

Partai pengusung Sahbirin Noor-Muhidin ini pun siap bertarung kembali dengan Denny Indrayana-Difriadi. Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel, H Supian HK mengatakan pihaknya secara legowo menerima putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan calon gubernur nomor urut 2 tersebut.

“PSU yang ada di beberapa kecamatan kita hargai. Kita serahkan semuanya kepada masyarakat. Apapun keputusannya kita terima, kalau diulang, ya diulang,” tuturnya usai menyimak pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Gandung Pardiman: Siapa Yang Ingin Peras Ideologi Negara, Berhadapan Dengan Golkar

Dalam amar putusan yang dibacakan hakim ketua MK, Anwar Usman, MK memutuskan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 Kecamatan di Kalsel.

7 kecamatan itu yakin; Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Untuk TPS di Kecamatan Binuang, yang harus menyelenggarakan PSU yakni; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPSI4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Minta Sertifikat Tanah Elektronik Dipastikan Aman Dari Kejahatan Siber

Menanggapi hal ini, Supian HK yang juga Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Kalsel mengatakan pihaknya akan melakukan konsultasi internal dan partai pengusung lainnya. Secara khusus merapatkan barisan di tujuh kecamatan yang melaksanakan PSU. “Konsolidasi khusus di wilayah yang diulang. Konsolidasi penggerakan mesin partai di wilayah yang PSU,” bebernya.

Kemungkinan juga adanya perubahan komposisi tim pemenangan juga bisa saja dilakukan. Sebab, ujar Supian, dalam putusnya MK juga menyatakan KPU harus mengganti seluruh perangkat penyelenggara pemilu di wilayah yang dimaksud.

“Saya sebagai dewan pengarah nanti harus diadakan rapat juga. Apalagi ketua KPPS di kecamatan yang bersangkutan harus diganti seluruhnya. Termasuk Partai yang mengusung 01 harus mendukung semuanya,” pungkasnya. {klikkalsel}

fokus berita : #Supian HK