20 Maret 2021

Panggah Susanto Nilai Wacana Impor Beras Tak Masalah Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Berita Golkar - Anggota DPR RI Komisi IV, Panggah Susanto, menilai wacana Pemerintah untuk melakukan impor beras pada tahun 2021 ini bisa diambil bila melihat stok berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Proyeksi stok CBP tahun 2021 per tanggal 1 Maret 927.862 ton, stok tertinggi diperkirakan bulan Juli 1.435.246 ton dan 31 Desember 2021 diperkirakan stok akhir 1.018.033 ton.

"Artinya ada semacam rencana untuk menjaga ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah. Ketahanan pangan itu intinya ketersediaan pangan secara tepat jumlah, kualitas, waktu dan harga. Tentu hal ini harus diutamakan produksi dari dalam negeri, namun manakala ketersediaan dalam negeri kurang oleh banyak faktor tentu dapat dipenuhi dari import," kata Panggah, Sabtu (20/3/2021).

"Kita ketahui bersama awal tahun banyak sekali bencana yang melanda di tanah air. Tentu ketersediaan pangan saat darurat dibutuhkan. Cuaca ekstrim juga sedang kita hadapi diberbagai daerah, faktor-faktor yg bisa mengurangi produksi pertanian dalam negeri," sambungnya.

Baca Juga: Kosgoro 1957 Lampung Ajak KINO Golkar Sinergi dan Dukung Penuh Kinerja Gubernur Arinal Djunaidi

Terkait sikap Bulog yang menolak rencana impor beras, kata politisi Golkar tersebut, sebaiknya perlu didudukkan dengan mempertimbangkan segala aspek ketersediaan, kebutuhan, kecukupan stock, di semua wilayah.

Karena tidak semua wilayah itu mengalami surplus beras, dalam keadaan normal tidak lebih dari 10 wilayah provinsi yang mengalami surplus, selebihnya 24 wilayah devisit. "Itu pentingnya akurasi data antara Kementerian terkait dengan Bulog," tegasnya.

Sebelumnya, pada 26 Januari 2021 lalu pembahasan mengimpor beras telah dibahas pada Rakortas (rapat koordinasi terbatas) yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian bersama beberapa Kementerian terkait juga dihadiri Dirut Bulog.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Desak Bulog Serap Gabah Petani Yang Sedang Panen Raya, Ini Alasannya

Kemudian Rakortas selanjutnya digelar dalam Rangka PPKM pada 19 Februari 2021 menyepakati penugasan impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog. Kendati begitu pada Rakortas juga ada ketentuan berupa Timing realisasi impor dan Volume besaran impor dan batas masuknya barang impor.

"Pemerintah tentu sudah mengkaji secara matang upaya menjaga ketahanan pangan lewat impor beras ini. Padahal bila dilihat bahwa sasarannya ketahanan pangan tdk boleh ambil risiko, mutlak stock CBP ini hrs terjamin, baik melalui pengadaan dalam negeri maupun impor, ada pertimbangan penting ketika mengambil langkah impor beras," paparnya.

Selain itu menurut Panggah, agar tidak menganggu atau panen petani, Pemerintah juga mesti menjamin pemasukan beras impor tidak akan dilakukan pada masa panen raya dan hanya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan stok beras atau iron stock.

Baca Juga: Indra Bangsawan Dorong Pemkab Sleman Realisasikan Internet Gratis di Tiap Padukuhan

Ia menyarankan sebaiknya stok beras impor hanya akan disalurkan melalui program Pemerintah (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga/Operasi Pasar) dan bantuan sosial Covid-19 sehingga tidak akan mendistorsi pasar.

Dengan demikian dia berharap optimis impor beras tetap akan memperhatikan masa panen dalam negeri sehingga tidak mengurangi serapan hasil panen petani.

"Jadi jika Rakortas memutuskan impor bulan Maret maka diperkirakan barang akan masuk paling cepat pertengahan tahun 2021. Kebijakan ini sangat tepat mengingat bulan Mei-Juni adalah masa dimana masa panen telah berakhir dan harga gabah dan beras mulai merangkak naik," tandasnya. {akurat}

fokus berita : #Panggah Susanto