07 April 2021

Halangi PAW Abdul Kadir Mangkat, Fraksi Golkar Dukung Mosi Tidak Percaya Pada Ketua DPRD Bolmong

Berita Golkar - Mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bolmong Welty Komaling berlanjut. Kali ini sebanyak 4 fraksi di DPRD Bolmong melakukan walk out pada paripurna Laporan Keuangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati 2020, Selasa (6/4/2021).

Paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk itu awalnya berjalan normal, dan diikuti 5 fraksi yakni, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi Demokrat Pembangunan.

Namun saat Ketua DPRD membuka paripurna, hujan interupsi pun berdatangan. Dimulai dari Ketua Fraksi Masri Daeng Masenge yang meminta Ketua DPRD memberikan penjelasan terkait adanya Mosi tidak percaya yang dilayangkan 5 Fraksi beberapa waktu lalu. Menurut Masri publik dapat mengetahui apa yang jadi penyebabnya.

Baca Juga: Cen Sui Lan Minta Aparat Hukum Usut Dugaan Nepotisme Dalam Lelang Proyek PUPR di Kepri

Interupsi selanjutnya disampaikan Sekretaris Fraksi Nasdem Febrianto Tangahu. Ia meminta penjelasan tidak dilaksanakanya Sidang Paripurna HUT Kabupaten Bolmong.

“Kami meminta ada penjelasan kenapa hal yang paling penting dan paling sakral untuk dilaksanakan yaitu Paripurna HUT Kabupaten tidak dilaksanakan,” kata Tangahu.

Selanjutnya, interupsi dari Fraksi Golkar Sulhan Manggabarani juga menyetujui untuk mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD. Sebab menurut dia, Ketua DPRD sengaja menghalangi proses pergantian antar waktu (PAW) Abdul Kadir Mangkat yang meninggal dunia.

“Berkas PAW sengaja dibiarkan berminggu-minggu tidak ditanda-tangani, maka dari itu kami tetap menyetujui mosi tidak percaya,” ucap Sulhan.

Baca Juga: Bobby Rizaldi Soroti Pengaturan Agregasi Data Untuk Sektor Pemerintah dan Swasta

Perwakilan Fraksi Demokrat Pembangunan Hariyanti Kyai Mastari juga melakukan interupsi dan menyetujui mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bolmong. Ketua Fraksi PKB Supandri Damogalad juga melakukan interupsi dan meminta paripurna LKPJ Bupati Tahun 2020 ditunda sepekan, sembari menunggu pimpinan sidang yang baru.

“Kami tidak mau paripurna ini dipimpin oleh oknum Ketua DPRD. Kami menilai oknum Ketua DPRD tidak mampu mengelolah kinerja secara kolektif di DPRD Bolmong. Kalau pun ini dilanjutkan kami akan keluar dari paripurna,” tutur Supandri.

Usai interupsi dari Ketua Fraksi PKB bersama ketiga fraksi lain mereka langsung meninggalkan ruang paripurna, sehingga menyisakan fraksi PDIP berjumlah 6 orang serta tamu undangan paripurna yang dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga: Lewat Pengajian, Cara Wida Ampiany Tampung Aspirasi Emak-Emak di Taktakan Kota Serang

Paripurna pun batal dibuka karena tidak memenuhi kuorum. Ketua DPRD Welty Komaling pada saat itu menyebut aksi walk out ini sebagai aksi kekanak-kanakan.

“Mereka yang putuskan agar paripurna ini dilaksanakan melalui badan musyawarah, mereka mendesak agar LKPJ segera dilaksanakan untuk dibahas ketahap selanjut, tapi ini mereka keluar, “tutur Welty.

Menurut Welty, reaksi 4 fraksi itu merupakan hal yang wajar sebagai kontrol sosial terhadap dirinya. “Namun jika mereka meminta saya untuk diganti sebagai Ketua DPRD itu bukan dapurnya mereka, karena kapasitas saya sebagai Ketua DPRD itu adalah milik partai yakni PDI Perjuangan. Partai yang punya kompetensi yang menilai saya bukan mereka,” kata Welty.

Baca Juga: Kertajati Sepi dan Jadi Bengkel Pesawat, Bambang Hermanto: Kalau Begini Membebani Negara

Welty menyebut aksi 4 fraksi itu tidak mendasar, sebab semua tuntutan seperti reses telah dijalankan. “Mereka kan seperti anak-anak, seperti kemarin mereka minta reses padahal mereka tidak tahu anggaran siap atau tidak. Begitu juga dengan proses PAW Golkar, kan sudah beberapa berkas yang sudah saya tanda tangani untuk diproses,”ungkap Welty.

Terpisah Supandri Damogalad memberikan penjelasan terkait aksi Walk out 4 Fraksi yang hadir saat dimulainya paripurna.

“Sejak awal kami yang mendorong agar Paripurna LKPJ dan Ranperda yang lain agar dipercepat tapi tidak dipimpin oleh Ketua yang tidak paham regulasi. Bahkan terkesan setiap kegiatan yang akan dilakukan harus berdasarkan keinginannya,” terangnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Pupuk Bagi Petani Sebelum Musim Tanam

“Jadi setiap kegiatan yang ada selama tergantung selera dari Ketua DPRD, kalau dia berselera maka kegiatan akan dilakukan. Contohnya saja Reses kemarin, karena Ketua DPRD ada kegiatan di luar sehingga ditunda padahal ada Wakil Ketua,” tegasnya.

“Kemudian juga aksi demo kemarin, kasihan warga sudah menunggu lama, padahal di DPRD ada komisi 1 yang sudah siap menerima warga tapi harus menunggu Ketua DPRD yang sedang menghadiri Musrenbang. Bahkan peserta aksi sampai kelaparan,” ungkap Supandri.

Diketahui beberapa waktu lalu 5 Fraksi di DPRD Bolmong melakukan penandatanganan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bolmong yang dianggap tidak menyetujui pelaksanaan reses dan tidak melaksanakan paripurna HUT Kabupaten Bolmong. Surat tersebut pun sudah diserahkan kepada DPP PDIP, Bupati Bolmong, serta Ketua DPC PDIP. {kliknews}

fokus berita : #Abdul Kadir Mangkat #Welty Komaling