13 April 2021

Ahmad Doli Kurnia Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020 di NTB

Berita Golkar - Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, tim kunker menjaring aspirasi terkiat sejumlah hal diantaranya terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Disampaikan Doli, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di NTB merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lainnnya.

“Penyelenggaraan Pilkada 2020 di NTB ini cukup berhasil. Tadi disampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilihnya paling tinggi dibandingkan daerah lain. Rata-rata seluruh NTB di 7 kabupaten/kota mencapai sekitar 82 persen, bahkan di Kabupaten Dompu mencapai 93 persen.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Dukung Rencana Pemerintah Subsidi Gratis Ongkir Harbolnas Jelang Lebaran

 

Ini prestasi luar biasa, artinya sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu daerah setempat sudah berhasil,” kata Doli saat diwawancara usai pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Senin (12/4/2021)

Meski berjalan mulus, Doli menyampaikn sejumlah catatan evaluasi Pilkada Serentak 2020. Salah satunya terkait daftar pemilih tetap (DPT). Komisi II sendiri sebenarnya telah berkesimpulan bahwa DPT sudah diwanti-wanti akan menjadi permasalahan di setiap penyelenggaraan pemilu.

“Masalah di hulunya adalah soal data kependudukan kita, makanya kita berkali-kali sudah sampaikan kepada Mendagri supaya persiapan 2024 nanti mumpung masih 2 tahun lagi, kita harus bisa mengejar, mempersiapkan, hingga menyelesaikan semua persoalan tentang DPT. Sehingga terbentuk sistem database yang valid, terintegrasi, dan tidak terjadi permasalahan lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Minta Instansi Pemerintah dan BUMN Beli dan Pakai Alutsista Dalam Negeri

Terkait evaluasi Pilkada Serentak 2020, Komisi II sebenarnya telah telah membuat panitia kerja (Panja) Pilkada 2020. Doli menjelaskan, kerja panja sudah selesai mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu.

Hasilnya nantinya akan dilaporkan kepada Tim Kerja yang telah dibentuk terdiri dari Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang nantikan akan merancang desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Itu (Pemilu 2024) akan jadi sejarah baru. Dimana, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dalam satu tahun penuh, mulai dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada pada Maret dan November 2024. Tentu hal itu jadi pekerjaaan yang maha berat, makanya harus kita cicil persiapannya supaya nanti tidak menumpuk.

Baca Juga: Status Quo, Gunawan Rasyid Pertanyakan Kebijakan Golkar Jabar Tunjuk Plt Ketua Golkar KBB

Jadi, Tim Kerja akan mulai bekerja minggu ini selama masa reses, sehingga saat masa sidang sudah bisa dibahas melalui rapat kerja dan bisa diputuskan konsep, tahapan dan waktu yang fix,” paparnya.

Mengenai anggaran, Politisi Golkar itu mengungkap bahwa sempat ada wacana seluruh anggaran Pilkada diakomodir APBN. Namun, hal itu baru bisa terwujud jika ada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Karena tidak ada revisi, maka tetap pada ketentuan semula. Beberapa waktu lalu, KPU juga telah mengajukan anggaran yang nantinya akan dibahas oleh Tim Kerja bentukan Komisi II. Adapun besaran anggaran yang diajukan KPU mencapai Rp 86,26 triliun untuk Pemilu Serentak 2024 yang bersumber dari APBN, dan Rp 26,2 triliun untuk Pilkada 2024 yang bersumber dari APBD 2023-2024.

Baca Juga: Galungan dan Kuningan, Wayan Suyasa Bagikan 4 Ton Daging Babi Untuk Warga Badung

“Nanti akan kita minta detailnya, akan kita minta rinciannya, untuk apa saja dana sebesar itu akan dipergunakan untuk mempersiapkan pemilu di tahun 2024 dan 2025. Mengenai kepastian tanggalnya, KPU kemarin sudah mengajukan.

Kalau untuk Pilpres dan Pileg masih ada dua alternatif antara 6 Maret dan 14 Februari, jadi kita majukan sehingga persiapan untuk Pilkada nanti pengaturannya juga ada waktu. Untuk Pilkada sendiri sudah kita tetapkan 26 November 2024. Nanti kita lihat seperti apa hasil dari Tim Kerja yang sudah mulai berjalan ini,” tutup Doli.

Hadir dalam pertemuan tersebut mewakili Anggota KPU NTB Zuriati melaporkan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sudah berjalan baik pada 7 kabupaten/kota dari total 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pilkada 2020 menghasilkan indikator kedewasaan berpolitik yang meningkat.

Baca Juga: Sentil PELNI dan Erick Thohir, Deding Ishak: Pejabat Gelar Kajian Diapresiasi, Bukan Dicopot dan Dituding Radikal

Sengketa politik hanya terjadi di Kabupaten Bima, Lombok Tengah, dan Sumbawa yang hingga saat ini belum dilantik karena proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sisi sisi anggaran, dari total alokasi Rp 151,2 miliar sudah terealisasi sebesar Rp 121,9 miliar dengan sisa yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing.

“Secara umum berlangsung dengan baik, berkat dukungan semua pihak mulai dari Gubernur, Danrem, dan Polda, semua bahu membahu supaya pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik meski berlangsung dalam suasana Covid-19.

Tingkat partisipasi pemilih juga cukup membahagiakan, rata-rata dari 7 kabupaten/kota mencapai angka di atas 80 persen, sementara dari target nasional hanya 77,5 persen. Hanya Kabupaten Lombok Tengah dan Mataram yang relatif kecil, sedangkan di Kabupten Dompu bisa mencapai 93,5 persen,” papar Zuriati.

Baca Juga: Bambang Patijaya Minta Nuklir Dikembangkan Serius Jadi Sumber Energi Baru Nasional

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid. Meski secara umum sudah berjalan dengan baik dan aman, tentu gelaran Pilkada Serentak masih meninggalkan sejumlah catatan penting bagi Bawaslu. Pertama terkait DPT yang erat kaitannya dengan data kependudukan. Hal inilah yang ditengarai menjadi penyebab timbulnya sengketa.

“Temuan kita, terdapat desa yang proses pemekarannya belum selesai. Jadi data yang dipakai masih pakai data desa induk. Ini jadi catatan penting, dimana tidak tertibnya data mutasi kependudukan antar wilayah. Ini evaluasi untuk nanti Pilkada selanjutnya jika menggunakan basis data itu.

Kedua, orang yang sudah pindah domisili bertahun-tahun tetapi masih pakai data KTP lama, sehingga pakai hak suaranya dua kali, seperti terjadi di Dompu dan Lombok Utara yang menggunakan hak pilih dua kali, sekarang sudah dan sudah dalam proses pidana karena sudah dijatuhi hukuman penjara,” ungkapnya. {dpr}

fokus berita : #Doli Kurnia