19 April 2021

Pancasila Hilang Dari Standar Nasional Pendidikan, Firman Soebagyo: Nadiem Harus Tanggung Jawab!

Berita Golkar - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bertanggungjawab atas hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Kalau benar, Mendikbud harus beranggung jawab dan ada agenda apa dalam pendidikan nasional anak bangsa ini dan mau dibawa ke mana?,” kata Firman dalam keterangannya, Minggu (18/4/2021).

Firman mempertanyakan mengapa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia bisa hilang dari PP Standar Nasional Pendidikan. Ia mengaku terkejut mengetahui hal tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah berhati-hati dalam menyusun regulasi, apalagi yang menyangkut tentang pendidikan.

Baca Juga: Bersama Kader Golkar Kukar, Hasanudin Mas’ud Bagikan 700 Paket Takjil di Tengarong

“Kita sebagai warga negara ,wajib mempertanyakan dan harus berani mengingatkan kepada pemerintah kalau memang itu benar-benar hilang apa alasan mendasar dua mata pelajaran sangat fundamental dihilangkan,” ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengaku kecewa atas keteledoran pemerintah membuat PP SNP tersebut. Ia menyitir ucapan para tokoh pendiri bangsa soal “Pancasila Harga Mati” yang kerap disampaikan secara berapi-api oleh mereka. Ia pun berujar Pancasila seperti hanya jadi isapan jempol belaka saat ini.

“Pancasila adalah idelogi negara sangat fundamental dan kami sebagai Anggota MPR selama ini diwajibkan utk mensosialisasikan program dikenal dengan Empat Pilar ke masyarakat, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.

Baca Juga: Pancasila dan Bahasa Indonesia Dihapus Dari Sistem Nasional Pendidikan, Gandung Pardiman: Ceroboh!

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. PP ini tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan.

PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021. PP ini menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan oleh pemerintah untuk jalur pendidikan formal hingga nonformal.

Dalam Pasal 40 ayat (3), PP ini menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi. Sedangkan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pancasila dan bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi {realitarakyat}

fokus berita : #Firman Soebagyo #Nadiem Makarim,