27 April 2021

Tembak Mati Kabinda Papua, Bamsoet Desak Pemerintah Ubah status Kelompok KKB Papua Jadi Teroris

Berita Golkar - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam dan mengutuk aksi KKB Papua yang menembak mati Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mendesak pemda setempat dan TNI-Polri memberikan penjelasan terkait kronologi penembakan itu.

"Menyampaikan rasa duka cita yang mendalam serta mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB yang mengakibatkan korban tewas yaitu Kepala BIN Papua," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (26/4).

Baca Juga: Khairunas Dilantik Gubernur Mahyeldi Jadi Bupati Solsel, Golkar Sumbar Gelar Syukuran

"Meminta pemerintah daerah/pemda bersama TNI-Polri agar memberikan penjelasan dan keterbukaan informasi mengenai kronologis dari penembakan tersebut," tambah dia.

Eks Ketua DPR RI itu kemudian meminta pemerintah dan BNPT mengubah status KKB Papua dari kelompok kriminal bersenjata diubah menjadi kelompok teroris. Sebab rentetan kekerasan yang mereka sudah tidak bisa ditoleransi.

"Meminta pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT segera mengambil sikap tegas dan mempertimbangkan untuk mengubah status KKB di Papua menjadi kelompok teroris mengingat KKB telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dikarenakan tindakan teror yang dilakukan oleh KKB," ucap Bamsoet.

Baca Juga: Sudah Banyak Korban Jiwa, Gandung Pardiman Minta Tak Ada Lagi Toleransi: Tumpas Habis KKB Papua

"KKB harus ditindak berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang," lanjut dia.

Lebih lanjut, politikus Golkar itu meminta pemerintah dan aparat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua dari ancaman dan aksi terorisme.

Pemerintah juga harus memutus rantai pemasok senjata kepada KKB dan memutus aspek ekonomi, sosial, dan lainnya serta melakukan penekanan terhadap ruang gerak dari KKB agar KKB tidak lagi mengancam kehidupan masyarakat di Papua dan tidak ada lagi korban jiwa.

"MPR meminta pemerintah atau negara hadir dan menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Papua saat ini, khususnya dengan keberadaan KKB yang dapat mengancam keamanan hidup masyarakat Papua," tutup dia. {kumparan}

fokus berita : #Bambang Soesatyo #Bamsoet