27 Mei 2021

Raih Opini WTP Ke-10 Dari BPK, Sahat Tua Simanjuntak Apresiasi Pemprov Jatim Di Bawah Khofifah

Berita Golkar - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Hal itu diberikan dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/5/2021) siang. WTP ini merupakan kali kesepuluh, dan enam kali secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2015.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak memberikan apresiasi kepada Pemprov dibawah komando Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. "Pemerintahan kedua Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak ini kita bisa mencapai opini WTP, ini sebuah prestasi," kata Sahat saat ditemui seusai rapat paripurna.

Pemeriksaan atas LKPD itu bertujuan memang untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Supriansa Ingatkan Azis Syamsuddin Kooperatif Jalani Pemeriksaan Hukum KPK

Sekalipun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2020, BPK masih menemukan beberapa catatan. Menurut Sahat, hal itu bisa jadi masukan untuk peningkatan kinerja Pemprov Jawa Timur.

"Itu bagian dari tugas Pemerintah Provinsi untuk melakukan pembinaan secara internal terkait dengan beberapa hal sistem pelaporan keuangan dan sebagainya," ujar politisi Golkar tersebut.

DPRD Jatim, kata Sahat, terus akan mensupport dalam rangka tugas pengawasan. Tujuannya, agar catatan tersebut pada tahun mendatang tidak terulang kembali.

"Dan kita harus introspeksi diri lah, semuanya. Tentu kita ini tidak semuanya punya kemampuan secara administratif untuk menyelesaikan banyak hal. Tetapi kinerja dan kerjasama yang baik antar sesama lembaga perlu," ungkapnya.

Baca Juga: Gandeng Al-Hidayah, Golkar Karanganyar Serahkan Bantuan Rp.25 Juta Untuk Palestina

"Tapi sejauh ini kita patut memberikan selamat kepada Bu Gubernur dan Pak Emil yang bisa mendapatkan predikat WTP, dan itu hasil kinerja pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif," terangnya.

Disisi lain, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengatakan berbagai catatan itu memang harus ditindaklanjuti. Pihaknya sebagai legislatif yang memiliki fungsi pengawasan akan terus memantau apakah catatan itu sudah dilaksanakan atau belum.

"Catatan itu harus kita tindaklanjuti, kalau ada kekurangan harus kita lengkapi. Kita diberi waktu 2 bulan ini untuk segera menyelesaikan apapun yang menjadi temuan dari BPK itu," tambahnya.

Baca Juga: Agar Tak Kumuh, Riki Ganesa Minta Lorong Simpang Susun Cileunyi Ditata Serius

"Jadi, yang punya kewajiban untuk menindaklanjuti adalah eksekutif. Tapi DPRD dalam fungsi pengawasan itu harus memantau apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Fungsi pengawasan itu kita lakukan," tambah politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, atas capaian WTP kali ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak baik BPK RI atas pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan selama ini.

Termasuk juga pada DPRD Provinsi Jatim atas fungsi pengawasan serta strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin, juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim.

Baca Juga: Pangdam Jaya Jadi Pangkostrad, Christina Aryani: Tak Ada Masalah, Mutasi TNI Hal Yang Sangat Biasa

Khofifah mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

"Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan Provinsi Jatim menjadi lebih baik lagi," tegasnya. {jatim.tribunnews}

fokus berita : #Sahat Tua Simanjuntak