31 Mei 2021

Bobby Rizaldi: Jika Pemerintah Bisa Dapat Rp.1.769 Triliun Untuk Alutsista, Kami Bakal Dukung

Berita Golkar - Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang memuat pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp 1.769 triliun, memicu polemik.

Kemhan menyebut draf perpres yang mengatur skema pendanaan lewat utang luar negeri itu masih dibahas. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy menyebut belum ada pembahasan Perpres itu di Komisi I. Rapat dengan Kemhan baru akan digelar hari ini.

"Kami baru akan raker dengan kemenhan siang ini pukul 14.00 WIB, jadi belum bisa banyak menanggapi secara teknis soal draft perpres tersebut," kata Bobby, Senin (31/5).

Baca Juga: Bupati Samosir Gandeng AMPI Sumut Tebarkan Benih Ikan Nila di Danau Toba

Berbicara soal anggaran dalam draf tersebut yang sangat besar, dia menyebut belum ada dalam usulan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal untuk RAPBN 2022.

Namun, dia memastikan dukungannya jika pemerintah bisa mendapatkan pembiayaan dengan jumlah fantastis untuk alutsista tersebut.

"Kalau memang bisa mendapatkan pembiayaan sebesar itu, tentu kami akan dukung, karena memang perlu percepatan pembangunan postur pertahanan yang tertinggal," ujarnya.

Alasannya, modernisasi alutsista sudah lama tidak lama dilakukan. Padahal, persoalan itu cukup penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. "Dari 1998-2008 tidak ada modernisasi alutsista," ujarnya.

Baca Juga: Karmila Sari, Nama Legislator Cantik Yang Kian Menguat Pimpin Golkar Rohil

Politikus Golkar ini menjelaskan jika yang menjadi sorotan adalah angka pinjaman yang besar, maka dia memastikan dari zaman dulu, pembangunan postur pertahanan memang ada yang menggunakan pinjaman luar negeri. "Kiranya memang bisa dengan angka tersebut tentu luar biasa hebat," ujarnya.

Sejauh ini, untuk realisasi ke depan dari parlemen akan terus mengawasinya sehingga tidak ada persoalan yang terjadi lagi. "Kami di parlemen memastikan ada instrumen negara yang mengawasi proses pengadaan tersebut baik mulai dari payung hukum dan juga kelembagaannya," ujarnya.

"Dan proses ini bukan hanya di Kemhan tapi harus melalui berbagai cabang lembaga eksekutif. Selama akuntabilitas terjaga, tidak ada masalah," pungkasnya. {kumparan}

fokus berita : #Bobby Rizaldy