04 Juni 2021

Hetifah: Guru Honorer Harus Dimotivasi Agar Optimis dan Sukses Ikuti Seleksi PPPK

Berita Golkar - Wakil rakyat asal Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menerima kunjungan kerja (Kuker) anggota DPRD Paser ke gedung DPR RI. Rombongan tersebut terdiri dari 15 orang, dan diketuai oleh Fadli Imawan selaku Wakil Ketua DPRD Paser dari Fraksi Partai Golkar. Kamis (3/6/2021) kemarin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Iwan Syahril selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Anggota DPRD Paser menyoroti isu-isu pendidikan, terutama terkait perekrutan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan pembangunan infrastruktur sekolah. Dua hal itu dianggap sebagai isu yang paling krusial dalam sektor pendidikan di Kabupaten Paser.

Baca Juga: Hormati Keputusan Kemenag Tak Berangkatkan Haji, Ace Hasan: Demi Keselamatan Calon Jemaah

Menanggapi persoalan tersebut, Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga membawahi pendidikan mengatakan, prinsip empati, kemanusiaan, dan keberpihakan harus dijunjung tinggi dalam penyelesaian isu guru honorer. "Guru-guru harus diberi semangat dan motivasi agar optimistis dalam mengikuti seleksi PPPK," ujarnya.

"Kemendikbud juga mengadakan semacam bimbel khusus untuk belajar, agar guru-guru honorer yang ada dapat sukses menjalani tes yang ada," ujar Hetifah.

Hal tersebut diamini Iwan Syahril, menurutnya dalam mengatasi soal tersebut dapat dilakukan melalui portal guru belajar. Ia menekankan, untuk menunjang pembangunan Sumber Daya Manusia Manusia (SDM) yang unggul, sistem rekrutmen guru harus diperbarui.

Baca Juga: Komunikasi Intensif Dengan Golkar, Nasdem: Kami Cukup Usung Pasangan Sendiri di Pilpres 2024

"Pemenuhan kebutuhan guru adalah kunci, seharusnya saat ada yang pensiun, ada mekanisme yang otomatis menggantikan dengan guru yang kompeten," paparnya.

Iwan menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak perlu khawatir, karena anggaran PPPK sepenuhnya akan ditanggung pemerintah pusat. "Sudah ada pagu anggaran yang tidak bisa diotak atik dari pusat untuk pengangkatan guru PPPK, ada surat langsung dari Kemenkeu yang telah disebar ke 548 Pemda," imbuhnya.

Hetifah berharap, dengan info ini pemda tidak perlu ragu lagi dalam mengajukan formasi. Selain itu, Ia juga menginginkan agar ada mekanisme pengangkatan bagi tenaga kependidikan. "Mereka juga berperan besar di dunia pendidikan, tidak boleh terlupakan," pungkasnya. {kaltim.tribunnews}

fokus berita : #Hetifah Sjaifudian #Hetifah