07 Juni 2021

Adam Rusydi Desak Pemprov Jatim Ikut Urai Kemacetan Jembatan Suramadu Karena Swab Antigen

Berita Golkar - Melonjaknya jumlah kasus Covid-19 pasca lebaran, menimbulkan berbagai dampak dan reaksi dari masyarakat. Terlebih saat pemerintah memberlakukan PPKM hingga 14 Juni mendatang. Salah satu yang merasakan dampak dari pemberlakuan PPKM adalah masyarakat pekerja, baik swasta maupun pedagang.

Terutama Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan pulau Madura. Pemberlakuan PPKM Pemkot Surabaya sangat ketat. Setiap warga yang akan memasuki kota Surabaya, wajib di swab. Hal ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 masuk ke Surabaya.

Pemeriksaan swab antigen akibat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Bangkalan, mengakibatkan kemacetan luar biasa Antrean panjang kendaraan menuju tol Suramadu sisi Madura yang akan masuk Surabaya memprihatinkan, karena perjalanan menuju Surabaya memakan waktu berjam-jam, Minggu (6/6/2021).

Baca Juga: Demokrat Sorong Duet AHY-Airlangga, Dave Laksono: Saya Diam Aja Deh

Antrean kendaraan yang diperkirakan hingga mencapai sepanjang 5 KM itu harus membuat pengendara lainnya terpaksa memilih memutar balik arah.

Menanggapi polemik dari kejadian yang terjadi hari ini, Adam Rusydi, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim meminta pemprov sesegera mungkin turun tangan mengatasi lonjakan kasus covid di Madura dengan kebijakan khusus agar tak terjadi kemacetan luar biasa.

“Ini sama saja menyusahkan warga Bangkalan dan Surabaya. Bagaimana ini jika terjadi pada hari-hari aktif kerja. Berapa jam orang harus mengantre sedemikian panjang untuk melakukan swab hanya untuk syarat keluar dari Bangkalan,” keluh Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo tersebut.

Baca Juga: Kisahkan Poligami dan Pedofilia, Meutya Hafid Dukung KPI Hentikan Sinetron ‘Suara Hati Istri: Zahra’

Karena itu, Adam meminta Pemrov Jatim harus sesegera mungkin membantu Pemkab Bangkalan agar tidak terjadi peristiwa seperti saat ini. Jika pemkab kewalahan dalam menangani ini, pemprov bisa mem-back up Pemkab Bangkalan.

“Karena warga Bangkalan juga warga Jawa Timur. Dan ini bukan hanya gawe Pemkab Bangkalan dalam menangani covid, tapi juga tanggungjawab pemprov. Semisal, pemerintah mengeluarkan kebijakan WFH (work from home) bagi warga Bangkalan yang kerja di Surabaya atau sebaliknya, mungkin ini menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan” pungkasnya. {beritalima}

fokus berita : #Adam Rusydi