12 Juni 2021

Sarmuji Minta Pemerintah Lebih Kreatif Cari Sumber Pajak Yang Tidak Merusak Daya Beli Masyarakat

Berita Golkar - Wacana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan nampaknya tak akan berjalan mulus.

Pasalnya, kalangan DPR maupun DPRD sepakat akan menolak jika rencana pemerintah tersebut dimasukkan dalam revisi RUU perubahan kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Anggota Komisi XI DPR RI dari FPG Sarmuji menyatakan pemerintah harusnya lebih kreatif dan tidak harus memajaki atau mencari sumber-sumber pajak dari hal-hal yang berkaitan dengan daya beli masyarakat karena itu justru bisa menghantam pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Bamsoet Harap Revisi UU Otsus Papua Beri Solusi Alternatif dan Bermanfaat Untuk Masyarakat

“Dalam situasi pandemi begini, justru yang harus dilakukan pemerintah itu memberi insentif bagi ekonomi supaya lebih tumbuh. Caranya ekonomi tumbuh salah satunya adalah menjaga daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat itu disposible income tidak boleh dikurangi, kalau ada penambahan pajak pasti suka atau tidak suka akan dibebankan pada konsumen sehingg daya beli masyarakat bisa berkurang,” kata ketua DPD Partai Golkar Jatim saat dikonfirmasi Jumat (11/6/2021).

Sarmuji berharap pemerintah bisa mencari sumber-sumber perpajakan yang tidak merusak daya beli masyarakat sendiri. Misalkan, mencari sumber pajak dari bursa kripto itu model-model perdagangan yang bisa dikenakan pajak dan itu kan itu jumlahnya cukup banyak.

Baca Juga: Sebelum Meninggal, Wakil Bupati Helmud Hontong Sempat Tolak Tambang Emas Sangihe

Perdagangan kripto di Indonesia itu sehari itu bisa Rp.1 triliun dan itu tidak melalui bursa sehingga tidak ada pemotongan pajak.

“Tapi kalau nanti itu bisa melalui bursa maka itu penghasilan yang dihasilkan baik oleh bursa maupun oleh treder itu bisa dilakukan pemotongan pajak. Itu jumlahnya cukup besar dibandingkan memotong perekonomian rakyat yang mendasar seperti sembako yang jumlahnya mungkin tidak terlalu besar tapi efeknya justru bisa mengantam pertumbuhan ekonomi,” beber politikus asal Surabaya.

Ia mengakui wacana itu belum disampaikan pemerinth mellaui menteri keuangan kepada DPR. Draf itu masih beredar di kalangan tertentu dan komisi XI DPR belum menerima namun sudah ramai menjadi perbincangan publik. Kalau nanti ada KUP bisa jadi nanti akan ada pembahasan tentang tarif pajak.

Baca Juga: Produksi Batu Bara Nasional Selalu Lebihi Batas, Dyah Roro Esti Tegaskan Melanggar RUEN

“Tetapi saya kok enggak yakin pemerintah akan menyodorkan dan ngotot untuk memajaki sektor kecil dari makanan pokok. Karena dipajaki maka suka nggak suka harganya pasti akan naik dan itu berarti daya beli masyarakat dalam situasi sekarang turun.

Padahal pemerintah butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dimana salah satu penopang utamanya adalah daya beli masyarakat. Jadi dalam situasi sekarang ngak pas lah,” tegas Sarmuji.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Jatim Alimin meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan pajak untuk komoditas bahan pokok karena dikhawatirkan memicu kontroversi di masyarakat. Terlebih kondisi saat ini masih Pandemi Covid-19 sehingga rencana pengenaan skema PPN tersebut bisa mengancam ketahanan pangan nasional, khususnya di Jatim.

Baca Juga: Muhammad Fauzi Tegakan Golkar Sangat Mungkin Koalisi Dengan Partai Apapun di Pilpres 2024

“Kalau bahan sembako kena PPN 12 persen, maka toko-toko kecil harus menyiapkan managemennya, dan ini menjadi pukulan berat bagi para pelaku usaha mikro yang bergerak di pasar-pasar dan perancangan yang berjualan sembako,” kata politikus asal Partai Golkar.

Ia meyakini para anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia akan terusik dengan rencana tersebut. “Prinsip kebijakan yang membebani masyarakat, baik itu pelaku usaha atau usaha mikro itu harus dikaji ulang. Perlu pertimbangan yang matang untuk menerapkan kebijakan yang tak populis itu,” pinta Alimin.

Wacana kontraproduktif bagi upaya recovery ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemi Covid-19 justru akan membebani maasyarakkat.

Baca Juga: Tegas Tolak PPN Sembako, Puteri Komarudin Minta Pemerintah Optimalisasi Penerimaan Negara Yang Lain

“Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ketika wacana ini disampaikan dalam waktu yang kurang tepat apalagi menyangkut bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal itu hanya akan memicu polemik yang bisa menganggu upaya pemulihan ekonomi,” tegas Alimin.

Ditambahkan Alimin, rata-rata harga komoditas bahan pokok di Jatim masih belum stabil. Dia mencontohkan fluktuasi harga gabah yang kerap merugikan petani.

Pun juga serapan hasil panen beberapa komoditas bahan pokok yang kerap belum terjamin. “Kalau mau menaikkan pajak harus diimbangi kemampuan pemerintah dalam menstabilkan harga termasuk memastikan serapan hasil panen,” imbuhnya.

Baca Juga: Positif Terpapar COVID-19, Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan Jalani Isolasi Mandiri

Menurut dia, memunculkan wacana pajak bahan pokok di saat perekonomian belum sepenuhnya pulih akan memberikan dampak negatif seperti penurunan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, hingga menekan psikologis petani. “Seharusnya pemerintah lebih hati-hati dalam mengulirkan wacana yang sensitif ini,” pungkas Alimin. {sabdanews}

fokus berita : #Sarmuji