17 Juni 2021

Bantah BIN, Aisyah Claresta: Medsos Itu Inkubator Ekonomi Kreatif Bukan Sarang Radikalisme

Berita Golkar - Pemanfaatan media sosial sebagai wadah baru dalam bersosialisasi, menciptakan inovasi baru, hingga membuat karya kekinian menjadi tren yang sedang digandrungi masyarakat milenial belakangan ini.

Kendati demikian, masih banyak ditemukan berbagai hal negatif yang diduga dilakukan sejumlah orang yang tidak bertanggungjawab perihal postingan, misalnya yang berbau SARA. Sebelumnya sempat terlontar pernyataan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) terkait media sosial yang disinyalir menjadi inkubator radikalisme di kalangan milenial.

Pasalnya, radikalisme ini diklaim sebagai ancaman publik yang perlu diwaspadai. Dogma terhadap radikalisme itu dibantah kader muda DEPINAS SOKSI dan Partai Golkar, Aisyah Claresta Misbakhun.

Baca Juga: Pinto Jayanegara: Perda Disabilitas Akan Tingkatkan Kualitas SLB di Jambi

"Menurut saya statement BIN tersebut tidak bisa dianggap 100% benar. Buktinya, banyak milenial yang menganggap media sosial sebagai inkubator meningkatnya perekonomian, terutama UMKM." tutur Aisyah melalui pesan singkat kepada SOKSINEWS.COM, Rabu (16/6).

Ia menambahkan, banyak milenial (termasuk dirinya) yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan bisnisnya dan terbukti meningkatkan penjualan hingga lebih dari 50%.

"BIN juga perlu melihat sisi penting dari media sosial untuk bangkitnya perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini," tegas salah satu peserta terbaik Golkar Institute ini.

Baca Juga: Bamsoet Ajak Komunitas Otomotif Bantu Pemerintah Pulihkan Ekonomi Bali

Sebelumnya diberitakan, Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto mengklaim jika media sosial menjadi inkubator radikalisme. Dia mengatakan, kecenderungan itu semakin diperkuat dengan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut Wawan, di sana dikatakan sebanyak 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme.

"Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama mengingat indonesia sedang menggadpai bonus demografi. Ini menjadi sebuah pedang bermata dua jika kita tidak pandai menatanya," ujar Wawan.

Selain soal radikalisme, hal lain yang juga menjadi ancaman nasional ialah pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, kasus Covid-19 di Indonesia kini termonitor fluktuatif, tapi cenderung menunjukkan tren peningkatan.

Baca Juga: Ketua Garnas Ormas MKGR, Adrianus Agal Bagikan Ribuan Sarung di Manggarai NTT

"Pelonjakan baru kasus Covid berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, memperburuk resesi ekonomi, mengakibatkan lumpuhnya fasilitas-fasilitas kesehatan, terhambatnya pendidikan, dan gelombang pengangguran yang semakin masif," kata dia.

Kemudian, ancaman nasional berikutnya ialah konflik SARA. Menurut Wawan, beberapa kasus SARA yang sering mengemuka, antara lain, sentimen keagamaan, konflik antaretnis, rasialisme terhadap etnis tertentu, situasi di Papua, maupun konlfik antara Syiah dan Sunni.

"Isu sensitif tersebut menjadi ancaman serius karena dapat menimbulkan konflik horizontal dan ini ada yang terus mengipas-ngipasi dengan berbagai berita hoaks," kata dia menjelaskan.

Baca Juga: Sosok Paling Senior, Bobby Rizaldi Nilai Jenderal Andika Paling Berpeluang Jadi Panglima TNI

Hoaks menjadi hal selanjutnya yang juga dia sebut perlu mendapat perhatian saksama, terlebih yang terkait isu SARA. Wawan menyatakan, penyebaran kabar bohong terkait isu sensitif tersebut akan berdampak luas karena sifat media sosial yang mampu menyebarkan informasi secara cepat.

"Karena bisa masuk langsung ke gadget-gadget publik. Kemudian, pengguna internet di Indonesia juga menukik tajam secara signifikan peningkatannya," ujar Wawan menerangkan.

Lalu, dia menyebut, soal separatisme Papua. Wawan mengatakan, hal itu merupakan salah satu ancaman yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa. Selain merongrong kewibawaan negara, kata dia, kelompok sparatisme terindikasi menjadi salah satu sumber konfik dan pembangunan di Papua.

Baca Juga: Kasus COVID-19 Melonjak, Menko Airlangga Tingkatkan Kapasitas RS Hingga 40 Persen

"Ini kita lakukan berbagai upaya penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan tanpa menghambat upaya membangun Papua secara cepat supaya mengejar ketertinggalan dari provinsi lain," tutur Wawan.

Selanjutnya, yakni serantan siber. Wawan mengungkapkan, ancaman siber menjadi hal yang sulit dihindari di tengah masifnya penetrasi internet. Apalagi, kata dia, pemahaman soal keamanan siber masyarakat Indonesia masih perlu terus dilakukan pembenahan.

"Sehingga terjadi kemudahan-kemudahan peretasan. Serangan hacker yang terus terjadi berpotensi menghambat digitalisasi ekonomi dan rentan memicu pesimisme publik terhadap program revolusi industri 4.0 yang saat ini terus diptimalkan pemerintah," kata dia. {soksinews}

fokus berita : #Aisyah Claresta