19 Juni 2021

Kumpul di Kota Batu, Fraksi Golkar se-Jawa Timur Perkuat Fungsi Pengawasan Anggaran

Berita Golkar - Seluruh anggota DPRD Fraksi Golkar di Jawa Timur menggelar pertemuan di Golden Tulip Holland Resort, Kota Batu. Pertemuan itu berlangsung sejak Kamis (17/6/2021) hingga Minggu (20/6/2021).

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang dibahas secara internal. Mulai dari strategi di Pemilu 2024 hingga teknis pengawasan anggaran. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jatim menghadirkan pembicara dari Kejaksaan Tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisioner KPK, Nurul Ghufron mengatakan, KPK memiliki tiga strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tiga upaya itu terdiri atas pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan penindakan.

Baca Juga: Alex Noerdin Tegaskan Operasional PLTGU Muara Tawar Jangan Terganggu Pulau Reklamasi

“Agar segenap kader Parpol sebagai aspirator dan juga komunikator dari rakyat, penyambung aspirasi rakyat, bisa merepresentasikan keinginan rakyat. Jika seperti itu, saya yakin tidak akan ada kebocoran APBN atau APBD di daerah.

Dalam peran serta masyarakat, bisa dilakukan Parpol atau lembaga swadaya masyarakat sebagai sarana pendidikan. Kami selalu kerjasama dengan Parpol, bukan hanya Golkar, tapi sama semua Parpol,” kata Ghufron, Jumat (18/6/2021).

Ia juga mendorong agar partai politik memiliki komitmen yang kuat untuk mendidik para kadernya memahami upaya pemberantasan korupsi. Katanya, kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan dalam konteks pembahasan pemberantasan korupsi tidak sekadar seremonial semata.

Baca Juga: Adies Kadir Janjikan Ormas MKGR Pasang 1000 Billboard Airlangga Capres 2024 di Seluruh RI

“Komitmen ini harus timbul dari diri Parpol, tidak sekadar seremonial tapi menjadi komitmen keseharian saat menjadi anggota dewan,” kata Ghufron.

Sementara itu, Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna mengatakan, anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan. Kehadiran para anggota DPRD seluruh Jawa Timur dari fraksi Golkar itu diharapkan Agung dapat berkolaborasi dengan BPK jika ada temuan di daerah.

“Yang datang ini kan anggota DPRD, salah satu tugasnya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD salah satunya anggaran yang kami audit. Yang dibutuhkan adalah sinergi dan kolaborasi dengan perwakilan BPK di Jatim untuk mendapatkan informasi. Temuan-temuan itu apa saja, apabila ada indikasinya, disampaikan,” katanya.

Baca Juga: Didaulat Capres Potensial dan King Maker Pilpres 2024, Idris Laena: Airlangga Tetap Fokus Kerja

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji mengatakan, Partai Golkar Jati menggelar pertemuan dan pembahasan materi sejak Kamis lalu. Pertemuan itu menjadi ajang untuk mendorong para kader memperkuat perannya dalam fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.

“Mulai kemarin sudah menyampaikan banyak materi yaitu untuk memperkuat fungsi DPRD kabupaten Kota. Baik budgeting, pengawasan dan legislasi. Apa yang menjadi arahan KPK dan BPK, bisa diawali dengan perencanaan yang baik. Ini penting sekali karena pengawasan bisa diawasi dari awal,” kata Sarmuji.

Dikatakannya, KPK juga memberikan masukan bagaimana modus-modus korupsi terjadi. Dari informasi itu, ia berharap para kadernya bisa memahami dan menghindari. “Tentu saja itu harus dihindari anggota DPRD atau eksekutif,” tegasnya.

Baca Juga: Buronan Kejagung Adelin Lis Tertangkap, Christina Aryani Apresiasi KBRI Singapura

Di sisi lain, dalam pertemuan itu juga dibahas persiapan 2024. Dikatakan Sarmuji, infrastruktur dan fasilitas Golkar di Jawa Timur menghadapi Pemilu 2024 sudah siap.

Bahkan, Sarmuji mengatakan infrastruktur itu ada di darat dan udara. “Ada titipan pesan khusus untuk memperkuat partai dan Pemilu 2024. Jawa Timur siap, infrastruktur kami siap, baik udara dan darat. Tentu saja secara teknis tidak bisa saya jelaskan di sini,” kata Sarmuji. {surabaya.tribunnews}

fokus berita : #Sarmuji