20 Juni 2021

Rudy Mas’ud Ungkap Usul Pergantian Ketua DPRD Datang Dari Fraksi Golkar DPRD Kaltim

Berita Golkar - Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kaltim mengungkapkan, proses usulan pergantian Ketua DPRD Kaltim telah melalui mekanisme sesuai prosedur partai. Usulan tersebut, bukan berdasarkan perintah partai maupun instruksi dari DPD I Partai Golkar Kaltim.

Mekanisme usulan restrukturisasi anggota Partai Golkar di DPRD Kaltim, berdasarkan usulan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kaltim. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kaltim kini dipimpin Andi Harahap, mantan Bupati Penajam Paser Utara.

Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim Rudy Masud mengungkapkan, bahwa usulan Fraksi Partai Golkar menghendaki adanya semangat baru untuk kembali membesarkan kiprah partai pohon beringin.

Baca Juga: Melki Laka Lena Minta Tenaga Kesehatan Tetap Bahu Membahu Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19

Usulan tersebut, menurut Rudy Masud, mengacu dan berlandaskan aturan partai yang berlaku dan aturan Pergantian Antarwaktu anggota legislatif. Usulan telah sesuai prosedur dan diatur dalam internal Partai Golkar.

Bahkan, lanjut Rudy Masud, setelah usulan Fraksi Golkar resmi disampaikan, proses selanjutnya disampaikan ke partai. Partai menerima usulan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kaltim meminta persetujuan dari Dewan Pertimbangan. Sekadar diketahui, Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar Kaltim adalah Hatta Zainal.

"Prosesnya di situ ada ketuanya, ketua wantimbang pak Hatta Zainal. Semuanya dilibatkan, tidak ada yang tidak dilibatkan. Fraksi semua ikut terlibat di dalamnya. Jadi tidak ada satu pun yang tidak terlibat," ucap Rudy Masud kepada TribunKaltim.co, Minggu (20/6/2021).

Baca Juga: Terungkap! Airlangga Hartarto Cucu Dari Jaksa Era Pemerintahan KGPAA Mangkunegara VI

Setelah Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar memberikan masukan dan saran kepada pimpinan partai, maka disampaikan ke DPP Partai Golkar. Pengajuan usulan itu, terbilang cukup lama hingga berbulan-bulan.

Hingga akhirnya DPP Partai Golkar mengeluarkan surat persetujuan bernomor : B-600 /GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan Pergantian Antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto-Lodewijk F Paulus, yang tertanggal pada 16 Juni 2021.

Baca Juga: Kumpul di Kota Batu, Fraksi Golkar se-Jawa Timur Perkuat Fungsi Pengawasan Anggaran

Rudy Masud menambahkan, dasar surat usulan yang disetujui DPP Partai Golkar berlandaskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia No 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian, Keputusan RAPIMNAS Partai Golkar Tahun 2013 Nomor: 02/RAPIMNAS-V/GOLKAR/XI/2013 tertanggal 23 November 2013 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golongan Karya.

Serta Surat DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108/DPD/GOLKAR/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang permohonan persetujuan PAW Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Baca Juga: Kasus COVID-19 Melonjak, Melki Laka Lena Minta Pemerintah Masif Lakukan Testing dan Tracing

"Jadi semua punya dasar, dengan tujuan utamanya untuk kepentingan partai jelang pileg dan pilpres. Surat persetujuan dari DPP ini akan kita masukan ke Sekretariat DPRD Kaltim dan disampaikan ke gubernur dan Kemendagri untuk proses selanjutnya," ucapnya.

Strategi Jelang Pileg dan Pilpres

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim Rudy Masud meluruskan dan menjelaskan langsung kepada TribunKaltim.co, terkait polemik beredarnya pesetujuan surat usulan pergantian pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2023.

Rudy Masud tidak membantah beredarnya surat dari DPP Partai Golkar Nomor: B-600 /GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.

Baca Juga: Alex Noerdin Tegaskan Operasional PLTGU Muara Tawar Jangan Terganggu Pulau Reklamasi

Dalam surat itu ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto-Lodewijk F Paulus, yang tertanggal 16 Juni 2021.

"Ini kaitannya dengan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden), tidak ada kaitannya dengan pilkada di Kaltim," ungkap Rudy Masud menghubungi TribunKaltim.co via telepon seluler, Minggu (20/6/2021).

Disinggung soal pergantian pimpinan DPRD Kaltim, Rudy Masud membeberkan, bahwa usulan ini berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan secara resmi secara struktural maupun secara fraksi.

"Partai Golkar perlu energi baru. Ini usulan fraksi Partai Golkar, jadi ini memang bagian dari evaluasi dan strategi partai," beber Anggota Komis III DPR RI.

Baca Juga: Sambangi Buya Syafii Ma’arif, Airlangga Diminta Wujudkan Cita-Cita Bangsa di Pasal 33 UUD 1945

Sejak surat dari DPP Partai Golkar beredar secara viral, Rudy Masud menjelaskan dan mengklarifikasi terkait proses usulan pergantian pimpinan di DPRD Kaltim. Dia mengatakan, usulan itu sudah melalui proses dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan partai berlambang pohon beringin.

"Pertama semuanya pakai proses, partai ini sudah sangat matang, prosesnya ada. Sebenarnya, ini sudah lama. Karena kenapa, pertama karena Golkar kehilangan produktivitasnya, karena situasinya juga corona, tidak gesit lagi. Sementara kita kan perlu gebrakan yang membuat orang terkaget-kaget begitu lah," jelasnya.

Jadi, lanjut dia, usulan pergantian ini memang dilakukan untuk evaluasi. Keputusan ini bukan hanya kemauan dari DPD Partai Golkar secara struktural dan fraksinya. "Tetapi DPP juga meminta ini untuk persiapan pileg. Kan pileg sebentar lagi, sementara tahun 2022 semua sudah harus selesai," lanjut Rudy Masud.

Baca Juga: Semangati Kader Jateng, Airlangga: Masyarakat Sehat dan Sejahtera, Golkar Menang!

Ia menambahkan, Partai Golkar menegaskan bahwa pada tahun 2022 semua sudah harus selesai. "Tahun 2023 sudah roadshow kemana-mana, karena 2024 pileg itu bulan Februari di awal tahun, mana mungkin kita kerjakan di 2024. Jadi ini kepentingan besar partai," tambahnya.

Kemudian, lanjut dia, usulan ini sudah cukup lama disampaikan dan diproses. "Karena saya ketua DPD, seolah-olah ini nggak jadi-jadi. Sekarang saya sudah tidak bisa membendung itu lagi. Karena ini berkaitan dengan agenda besar pemilu dan persiapan partai," ucapnya tegasnya. {kaltim.tribunnews}

fokus berita : #Rudy Masud