23 Juni 2021

Berita Golkar - RSUD Kota Bekasi terancam berhenti beroperasi lantaran kekurangan dana operasional apabila piutang mereka tak terbayarkan. Total piutang mencapai Rp144 miliar, yaitu dana untuk penanganan pasien covid-19 mulai November 2020 hingga Mei 2021.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Golkar tersebut mengatakan telah menemui Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Muhammad Yusuf untuk berkonsultasi terkait pencairan klaim tunggakan Kemenkes.

“Saya minta bantuan BPKP karena (tunggakan) sudah mengganggu fiskal, sudah mengganggu likuiditas keuangan RSUD,” kata Pepen, sapaannya, di Stadion Patriot, Rabu (23/6/2021).

Baca Juga: Andi Rio Idris Padjalangi Minta Polri Transparan Ungkap Penembakan Jurnalis Online di Sumut

Melalui BPKP, Wali Kota Bekasi telah membuat surat agar proses pencairan klaim dapat segera dilakukan sekaligus ditembuskan ke Presiden Joko Widodo.

“Insya allah kepala BPKP akan mengkoordinir baik ke kemenkes, Kemenkeu untuk segera membantu mencairkan walaupun tidak sekaligus, secara bertahap,” jelas dia.

“Pembayaran Klaim menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sedangkan pihak BPJS dalam penanganan Covid-19 ini membantu melakukan verifikasi atas tagihan pelayanan pasien Covid-19 yang diajukan pihak rumah sakit,” pungkasnya. {bekasi.pojoksatu}

fokus berita : #Rahmat Effendy