28 Juni 2021

Bakornas Fokusmaker: Program Kampus Merdeka Harus Link and Match Dengan Dunia Usaha

Berita Golkar - Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menetapkan sebuah terobosan program kebijakan dalam dunia pendidikan Indonesia yaitu Merdeka Belajar.

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas.

Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat.

Menyambut hal tersebut, Sekretaris Jenderal Bakornas Fokusmaker - sayap mahasiswa SOKSI mendukung program terobosan dari Mendikbudristek Nadiem, hal itu karena sejak dulu dunia pendidikan Indonesia tertinggal jauh dari kualitas pendidikan negara-negara lain, sehingga perlu adanya perubahan dalam sistem pendidikan yang beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Terkait adanya program kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar, saya rasa ini adalah sebuah terobosan untuk miningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi berbcara penguatan karakter peserta didik. Terobosan merdeka belajar yang membuat perserta didik tidak hanya duduk di kelas, namun juga bisa secara langsung mengimplementasikan hasil belajar mengajar di luar kelas, jadi proses praktek dan evaluasi untuk menambah pengalaman peserta didik” ujar Azka Aufary Ramli

Pada awal tahun 2020 Kemendikbudristek menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Kebijakan MBKM secara umum memberikan hak belajar bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan selama tiga (3) semester di luar program studi.

Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

Menurut Azka, Program Kampus Merdeka terkait pemberian hak belajar kepada mahasiswa untuk secara sukarela, harus juga menitik beratkan pada perubahan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman, serta daya serap industri. Sehingga ada peningkatan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal

“Program Kampus Merdeka dalam kegiatan proses pembelajaran di luar program studi, seperti magang, praktek kerja, riset dan wirausaha, harus link and match dengan kurikulum. Sehingga ketika sudah berada pada tahap praktek, mahasiwa tidak bingung mau melakukan apa, karena sudah adal bekal ilmu pengetahuan yang didapatkan di ruang kelas” papar Azka.

Azka menambahkan, terkait kurikulum atau mata kuliah baru harus merujuk pada kebutuhan industri, apalagi saat ini kita berhadapan langsung dengan era digital dan industri 4.0. Boleh juga merujuk pada hasil riset dan disksusi yang dilakukan oleh World Economic Forum tahun 2020 kemarin, yang membeberkan 10 keahlian yang paling dibutuhkan indutri hingga tahun 2025.

“Kurikulum dan mata kuliah perlu beradaptasi dengan kebutuhan industri, sudah banyak hasil penelitian yang memberikan kita gambaran keahlian yang paling dibutuhkan saat ini. Pemerintah bisa merujuk pada World Economic Forum tahun 2020 kemarin, yang membeberkan keahlian paling dibutuhkan, lalu di implementasikan pada ruang-ruang kelas, sehingga mahasiswa bisa memperoleh future knowledge and skills”, tutur kader muda Golkar ini.

Walaupun masih banyak kekurangan dan keraguan dalam program Merdeka Belajar, apalagi terkait masasalah regulasi atau dasar hukumnya. Namun, menurut Azka terobosan baru ini sangat perlu didukung dan dijalankan secara cepat demi kemajuan pendidikan Indonesia. Disamping itu, dalam proses berjalannya dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga akan sempurna. Jika kita hanya sibuk rebut soal regulasi dan birokrasi yang berbelit, pendidikan kita akan semakin jauh tertinggal.

“Ya, kita harus dukung, dengan penuh dan tidak setengah-setengah. Masalah regulasi yang berbelit, kita sempurnakan dikemudian hari, apalagi ini tujuan yang baik untuk kemajuan SDM Indonesia. Untuk diketahui, membuat program Merdeka Belajar bukannya tanpa alasan, penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Sehingga, jika kita terlalu lama menunggu dan tidak ada pergerakan kea rah yang lebih baik, pendidikan kita akan makin terpuruk”. ucap Azka.

Azka juga berharap pendidikan di Indonesia bisa dirasakan oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali, baik miskin, apalagi yang kaya. Sehingga tidak ada alasan lagi anak usia wajib sekolah untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Azka Aufary Ramli, juga sangat mendukung gagasan Universitas Terbuka dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang mendorong agar Indonesia tidak hanya memiliki program wajib belajar 12 tahun, namun ditingkatkan wajib belajar hingga menyelesaikan Strata 1.

“Saya rasa kita perlu menaikkan satu level lagi terkait program wajib belajar pemerintah selama 12 tahun, hingga selesai Strata 1. Kita harus berani mengambil langkah tersebut jika ingin setara dengan bangsa maju lainnya, Indonesia perlu lebih banyak lagi lulusan sarjana, apalagi ini adalah amanah UUD 1945 pasal 31, Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pandmi Covid 19 adalah memontum yang tepat bagi kebangkitan Pendidikan di Indonesia, apalagi adanya pandemi membuat hadinya banyak platform pendidikan jarak jauh, sehingga bisa tebentuk pembelajaran digital yang bisa meminamlisi biaya pendidikan tatap muka.”

fokus berita : #Azka Aufary Ramli