12 Juli 2021

Beredar Undangan Rapat Pleno Golkar Maybrat, Jois Kambu Pertanyakan Etika Politik Bernard Sagrim

Berita Golkar - Partai Golkar Provinsi Papua Barat tengah melaksanakan konsolidasi organisasi pada seluruh 13 Kabupaten/Kota. Sejak menerima SK Hasil Musda dari DPP, kepengurusan Golkar Papua Barat dibawah komando Lambert Jitmau bergerak melakukan pembenahan administrasi partai terutama kepengurusan yang telah habis masa baktinya dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang akan melaksanakan Musda tingkat Kabupaten/Kota guna memilih Ketua definitif untuk masa bakti 2020-2025.

Jois Kambu yang melalui rapat pleno DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat 9 Juni 2021 di Manokwari diberi penugasan sebagai Plt. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Maybrat, setelah menerima SK langsung melakukan konsolidasi dengan kader-kader di Maybrat pada tanggal 23 Juni 2021.

Jois dikagetkan dengan beredarnya undangan Rapat Pleno Pengurus Golkar Maybrat yang ditandatangani oleh Bernard Sagrim selaku Ketua dan Sarteis Wanane selaku Sekretaris. Padahal kata Jois, Kedua oknum tersebut bukan lagi Ketua dan Sekretaris yang sah karena telah berakhir per tanggal 24 Mei 2021 dan telah terbit SK baru yang menunjuk dirinya sebagai Plt. Ketua.

“saya kaget sekali, kok bisa hal yang sudah jelas dan terang benderang mereka ketahui dan sadari tapi masih di ingkari. Mereka itu tahu, menjabat Ketua dan Sekretaris diperpanjang hanya sampai 24 Mei 2021 berdasarkan SK 14, yang memperpanjang adalah Provinsi dan oleh Provinsi sudah dicabut SK perpanjangan itu, yang sah sekarang adalah saya berdasar SK 07. Saya sudah panggil rapat seluruh kader di Maybrat dan hadir pula bung Amin selaku Wasekjen DPP” ujar Jois.

Jois menyebut Bernard Sagrim selaku pejabat di DPP dan juga kepala daerah di Maybrat mestinya menunjukan etika berorganisasi dan menjaga wibawanya, bukan bertindak mengangkangi hukum partai yang justru menunjukan sikap tak tahu malu.

“Golkar ini bukan partai kemarin sore, bukan juga partai milik orang per orang. Ada mekanisme, ada hukum yang hidup dalam partai, ada jabatan yang sudah diatur secara berjenjang beserta kewenangan-kewenangannya. Dia itu tahu dan sadar, mestinya kasi tunjuk etika berorganisasi, tapi inilah kalau tidak tahu malu, mau dibilang bodok tidak mungkin karena sudah dapat Gelar Doktor. Jadi ini pembangkangan secara nyata terhadap hukum partai dan tidak akan saya biarkan. Keputusan Provinsi itu adalah hukum, diambil melalui mekanisme dan sesuai kewenangan, tidak boleh dikangkangi oleh siapa pun, kalau keberatan ada jalurnya disediakan” imbuh Jois.

Jois juga mengimbau para kader agar tetap satu komando dibawah DPP dan DPD Provinsi, tidak boleh terprovokasi dengan oknum yang disebutnya Ketua dan Sekretaris gadungan karena hanya akan memecah belah kader.

Apalagi kata Jois, saat ini soliditas kader dibutuhkan untuk membantu Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam tugasnya sebagai Koordinator PPKM diluar Jawa Bali dan Ketua KPC-PEN.

“saya imbau dalam kesempatan ini bagi para kader jangan terprovokasi dan ikut-ikutan Ketua dan Sek gadungan itu. Saya adalah Plt. Yang Sah yang ditunjuk Provinsi, jangan kita terpecah, kita tetap solid dan bantu Ketum kita. Ketum itu tugasnya berat, beliau Koordinator PPKM diluar Jawa Bali, juga Ketua Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jangan seperti yang disebelah itu, tidak punya sense of crisis”

Mengenai langkah yang akan diambil, Jois mengatakan akan melaporkan kepada Provinsi agar diteruskan kepada DPP, mengingat Bernard Sagrim saat ini tercatat sebagai Wakil Sekjen DPP Golkar.

Ia menegaskan bahwa motivasi apapun dibalik tindakan Bernard Sagrim tidak dapat dibenarkan ditengah upaya Negara menyelamatkan rakyat dari ancaman virus corona. Terlebih lagi kabupaten Maybrat yg dipimpin Bernard masuk kategori zona merah penyebaran covid-19.

“Beliau ini kan Wasekjen DPP, jadi DPP yang berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan laporan dari DPD Provinsi. saya sudah berkoordinasi dengan Provinsi dan segera akan ditindaklanjuti. Yang pasti saat ini seluruh kegiatan di hold dan fokus menekan laju penyebaran covid-19, itu instruksi DPP dan Provinsi. MUSDA akan tetap jalan setelah covid ini mereda, tidak boleh ada gerakan dengan motivasi apapun, apalagi maybrat ini zona merah, keselamatan rakyat Maybrat saat ini adalah hukum tertinggi dan itu komitmen partai Golkar” pungkasnya

fokus berita : #Jois Kambu #Bernard Sagrim #Airlangga Hartarto