15 Juli 2021

Airlangga: Crypto Realita Baru Yang Harus Diperhatikan Manfaat dan Dampaknya Bagi Ekonomi Nasional

Berita Golkar - Partai Golkar menjadi partai pertama yang membahas dan memperhatikan perkembangan crypto di Indonesia. Hal ini nampak dari diksusi yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Golkar mengenai pengaturan perdagangan crypto di Indonesia beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, menilai sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, Golkar harus memantau perkembangan di semua sektor, termasuk di sektor industri keuangan dan investasi.

Berkaitan dengan crypto, Airlangga menyebut crypto adalah realita baru yang harus diperhatikan manfaat dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Dia berharap semua pihak tidak alergi dengan crypto tetapi juga mempersiapkan segala hal agar dampak negatifnya bisa dikelola dengan baik.

Baca Juga: Sejajarkan Airlangga Dengan SBY, Plt Ketua Golkar Lutra Arifin Djunaidi: Low Profile dan Dicintai Rakyat

"Sikap terbuka namun antisipatif sangat perlu bagi semua pihak, termasuk pembuat kebijakan dalam menanggapi crypto. Kita tidak boleh alergi karena bagaimanapun crypto adalah kenyataan saat ini dan masa depan, tetapi kita juga harus antisipatif agar bisa mengelola dampaknya," kata Airlangga berdasarkan keterangannya pada Rabu (14/7/2021).

Perkataan itu diucapkan Airlangga karena crypto telah menjadi alternatif yang makin dirasakan kehadirannya, termasuk oleh negara besar sekalipun. Ada beberapa negara yang berusaha menutup kehadiran crypto tetapi kemudian menyadari bahwa crypto adalah transformasi global yang kuat.

Pada akhirnya, masing-masing negara perlu beradaptasi dan mengakomodasi crypto dalam sistem keuangan dan industri investasinya. Meskipun demikian, Golkar juga menyadari bahwa ada sisi dan dampak negatif crypto yang bisa berpengaruh secara luas dalam sektor keuangan dan ekonomi secara umum.

Baca Juga: Dukung PPKM Darurat Diperpanjang, Ace Hasan: Kesehatan Masyarakat Prioritas Utama

Karena itu Airlangga menekankan bahwa sikap antisipatif perlu dipunyai oleh para pembuat kebijakan di lingkup eksekutif dan legislatif.

"Semua pihak harus bisa melihat crypto secara komprehensif sehingga bisa melahirkan kebijakan terbaik. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan dampak negatifnya," ujar Airlangga.

Menurutnya, sikap pemerintah yang memasukkan crypto sebagai komoditas dan bukan mata uang adalah langkah bijak yang diambil pemerintah.

"Bukan hanya berkaitan langsung dengan undang-undang soal uang dan alat transaksi, tetapi ini adalah langkah untuk mengelola sisi-sisi crypto yang bisa memberi dampak kurang baik bagi perekonomian nasional," jelasnya.

Baca Juga: Muhidin M Said Nilai Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sudah Berada Di Jalur Yang Benar

Sementara itu Ketua Balitbang Partai Golkar Jerry Sambuaga mengatakan bahwa diskusi soal crypto kali ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tekad Golkar untuk selangkah lebih depan daripada partai lain.

Balitbang Golkar diungkapkannya selalu memantau perkembangan terbaru di semua bidang, sehingga bisa memberikan masukan yang perlu bagi para anggota Golkar yang punya posisi sebagai pengambil kebijakan.

Selain itu, menurut Jerry, diskusi Balitbang Golkar mengenai crypto ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi baik bagi internal Golkar maupun masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan fenomena baru dalam perdagangan komoditas ini.

Perdagangan setahun terakhir ini menjadi booming karena besarnya peminat. Nilai perdagangan crypto di Indonesia menurut Bappebti telah mencapai Rp 370 triliun dengan pelanggan mencapai 6,4 juta orang.

Baca Juga: Dewi Asmara Minta Kemenkes Jemput Bola Perhatikan Pasien COVID-19 Isoman Di Daerah Terpencil

Karena itu, perlu sosialisasi agar masyarakat dan pengambil kebijakan bisa mengambil posisi yang tepat dalam hal ini. "Ada banyak keuntungan dan tentu ada potensi loss dalam perdagangan crypto. Karena itu masyarakat perlu tahu bagaimana bisa bertransaksi dengan aman dalam perdagangan crypto," jelas Jerry.

"Bagi pemerintah, banyak hal yang bisa dikembangkan tapi tentu pemerintah harus memastikan semua pihak dalam industri crypto mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah sebabnya pengambil kebijakan juga perlu punya visi yang sama soal crypto," tutupnya. {wartakota.tribunnews}

fokus berita : #Airlangga Hartarto