18 Juli 2021

Firman Soebagyo Minta Pemerintah Tegas Hadapi Kampanye LSM Asing Ganggu Kepentingan Nasional

Berita Golkar - Kampanye negatif lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap sektor kehutanan Indonesia, dinilai akan berdampak merugikan bagi kepentingan ekonomi nasional. Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo menyarankan, pemerintah Indonesia harus berani bertindak tegas terhadap kampanye yang mengganggu kepentingan nasional.

"Indonesia harus dapat mencontoh pemerintah India dan Brazil yang bertindak tegas kepada LSM asing di negaranya. LSM yang beroperasi di Indonesia tetapi mengganggu kepentingan nasional, seharusnya dilarang dan tidak boleh melakukan kegiatan di Indonesia," kata Friman yang juga politikus Golkar ini kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (17/7).

Firman menilai, produk alam negara berkembang seperti dari Indonesia terus dihambat oleh berbagai kebijakan dagang dan kampanye negatif LSM. Menurutnya, Indonesia harus berani tegas terhadap kampanye negatif LSM.

Baca Juga: Firman Soebagyo Nilai Kampanye LSM Lingkungan Hidup Soal Hutan Rugikan Kepentingan Ekonomi Nasional

"Harus dipahami, banyak LSM mengintervensi pembangunan dan sumber daya alam negara berkembang. Kedaulatan bangsa ini tidak boleh diganggu oleh kepentingan di dalam dan luar negeri," terangnya.

Dia juga mendesak adanya akuntabilitas dan transparansi dari LSM yang beroperasi di Indonesia. "Mereka para LSM harus bisa mempertanggungjawaban sikap, tindakan, keputusan lembaga mereka kepada publik termasuk dalam soal pendanaan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum & Kebijakan Kehutanan Dr. Sadino mengatakan, isu pembangunan sangat seksi bagi kampanye LSM. Menurutnya, tidak beradab LSM yang menghambat pembangunan di daerah yang sedang membangun. "Karena sama saja membiarkan masyarakat setempat tidak bisa berkembang dan semakin tertinggal," ujarnya.

Baca Juga: Idah Syahidah Tegaskan Dirinya Siap Maju Di Pilgub Gorontalo 2024

Berkaitan dengan sertifikasi produk hutan di Indonesia, Pengamat Kehutanan Petrus Gunarso menjelaskan bahwa lembaga sertifikasi kayu seperti Forest Stewardship Council (FSC) ataupun PEFC memang dibentuk untuk memenuhi tuntutan pembeli di luar negeri.

Masing-masing membuat standar dan skema sertifikasi yang berbeda-beda. Di dalam negeri juga ada sertifikasi serupa seperti Lembaga Ekolabel Indonesia dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

Di pasar internasional, dikatakan Petrus Gunarso, perusahaan kayu dari negara berkembang seperti Indonesia diminta untuk memenuhi standar negara pembeli seperti Eropa. Itu sebabnya, berdirilah lembaga seperti FSC yang menerbitkan logo dagang produk kayu.

Baca Juga: Raup Suara Generasi Muda, Pengurus PK Golkar Kabupaten Tangerang Didominasi Milenial

"Masalahnya adalah pelaku bisnis di negara berkembang, malahan dibuat ruwet karena harus memenuhi kriteria sustainability yang berbeda di antara lembaga sertifikasi kayu. Jadi, belum ada kriteria yang dibuat untuk standar internasional misalkan melalui ISO," jelas Petrus.

Petrus mengingatkan bahwa sertifikasi ini bagian dari strategi dagang. Perusahaan kayu diminta punya sertifikasi oleh pembeli di luar negeri. Kendati sifatnya voluntir. Tapi kalau tidak punya sertifikatnya berakibat kesulitan masuk pasar ekspor. Tidak heran, beberapa lembaga sertifikasi hutan melibatkan jejaring LSM baik internasional dan lokal supaya perusahaan mempunyai sertifikat hutan lestari. {merdeka}

fokus berita : #Firman Soebagyo