01 Agustus 2021

Minta Gubernur Khofifah Patuhi Tatanan Hukum, Freddy Poernomo: Segera Tunjuk Pj Sekdaprov Jatim

Berita Golkar - Komisi A DPRD Jawa Timur mendorong penataan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menabrak tatanan hukum yang ada. Apalagi berupaya menghindari dan melampaui batas-batas kebebasan bertindak yang merusak tatanan hukum yang berlaku.

Peringatan keras itu disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo menanggapi polemik Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono yang kembali mendapat sorotan dari DPRD Jatim, Minggu (1/8/2021).

Menurut doktor administrasi hukum pemerintahan alumnus Unair Surabaya, sudah seharusnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengikuti ketentuan Perpres No 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah.

Baca Juga: Firman Soebagyo Imbau Pandemi COVID-19 Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional

“Dalam Pasal 1, Pejabat Sekretaris Daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas, karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau terjadi kekosongan sekretaris daerah,” kata Freddy Poernomo.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 4 Perpres No 3 Tahun 2018, Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila, sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja; atau dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah dari 7 hari kerja dan/atau pengangkatan pejabat sekretaris daerah.

“Karena itu kami mendorong peraturan kebijakan yang dibuat gubernur berdasarkan hukum dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak,” harap mantan ketua Bapem Perda DPRD Jatim ini.

Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD NTB Bagikan Sembako Untuk Warga Kota Mataram Terdampak PPKM Level 4

Di tambahkan Freddy, dalam Pasal 4 Perpres No 3 Tahun 2018 juga menjelaskan penunjukan Plh oleh Kepala Daerah, sifatnya sementara dan/atau sambil menunggu pengangkatan pejabat sekretaris daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

“Plh akan berhenti secara hukum ketika pejabat definitif yang berhalangan sementara kembali memangku jabatannya. Sementara Plt berhenti secara hukum ketika telah diangkat pejabat definitif yang baru,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian (SE BKN No.1/SE/I/2021).

Baca Juga: Ace Hasan: Bansos Ibarat Rezeki Tanpa Usaha, Tapi Dipakai Oknum Untuk Cari Untung

Jika tidak segera diangkat pejabat definitif yang baru untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap, Plt melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Sementara Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU AP, wewenang yang dilaksanakan Plh dan Plt bersumber dari mandat pejabat yang mengangkatnya. “Karena Plh dan Plt sumber wewenangnya adalah mandat, maka tanggung jawab dan tanggung gugat hukum tetap berada kepada pejabat pemberi mandat,” pungkas Freddy Poernomo. {sabdanews}

fokus berita : #Freddy Poernomo #Khofifa Indar Parawansa