05 Agustus 2021

Polemik Data Ganda Penerima Bansos, Basri Baco: Nggak Usah Saling Salah-Salahan, Duduk Bareng

Berita Golkar - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak berpolemik dan saling menyalahkan terkait data ganda penerima bantuan sosial di Jakarta.

Ia meminta agar masalah data itu diselesaikan dan bantuan yang tertunda segera disalurkan ke masyarakat.

"Enggak usah saling salahan-salahan. Enggak usah berpolemik. Kapan bisa duduk bareng. Warga udah nunggu, ini PPKM diperpanjang ya bansosnya enggak boleh berhenti. Itu kewajiban kita," kata Basri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/8).

Baca Juga: UNESCO Desak RI Hentikan Proyek Taman Nasional Komodo, Dyah Roro Esti: Infrastruktur Harus Sesuai AMDAL

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI ini mengaku sudah mendengar adanya permasalahan data bansos itu. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran tidak ada pembagian yang jelas antara Pemprov dan Kemensos.

Ia mengatakan, dari sekitar 1,8 juta penerima bansos dari Pemprov dan Kemensos, pembagian dilakukan tidak berdasarkan tempat tinggal.

"Saya juga udah protes ke Dinsos. Harusnya misal yang pusat (Kemensos), untuk Jakarta Timur. Ini enggak, ngacak. Jadi 1 juta (penerima) itu DKI, terus sisanya pusat, enggak ada pembagian wilayah. Ini yang buat ngaco. Kebijakan salah merepotkan diri sendiri," katanya.

Baca Juga: Bamsoet Ingatkan Pentingnya PPHN Bagi Kesinambungan Pembangunan Nasional

Pemprov DKI sebelumnya menunda penyaluran bantuan sosial tunai berupa uang dan bantuan beras kepada sekitar 99 Ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lantaran adanya dobel data dengan penerima bantuan dari Kemensos.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun berkirim surat ke Mensos Tri Rismaharini untuk meminta kepastian data, agar penyaluran bansos itu segera dilaksanakan. Sementara saat dikonfirmasi, Mensos Risma mengaku belum memahami sepenuhnya surat yang dikirim Anies Baswedan terkait 99.450 data ganda.

Alih-alih memvalidasi data, Risma justru menyentil balik Pemprov DKI terkait perbaikan data bansos yang mangkrak baru 40 persen dan penyalurannya lewat Bank DKI yang gagal tak sesuai rencana semula. Menurut Risma, sejumlah bank konon menolak rencana Anies untuk menyalurkan bansos lewat ATM.

"Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos. Dan sekarang sudah 95 persen, untuk tersalurkannya BST," kata dia. {cnnindonesia}

fokus berita : #Basri Baco