16 Agustus 2021

Dukung Jokowi Turunkan Harga PCR, Melki Laka Lena: Rp.300 Ribu Juga Pengusaha Masih Bisa Untung

Berita Golkar - Anggota Komisi 9 DPR RI, Melki Laka Lena mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan untuk menurunkan harga tes Swab PCR. Karea menurutnya, dengan harga Rp 300 ribu saja pengusaha penyedia PCR sudah bisa mendapatkan keuntungan.

Melki mengaku tiga bulan yang lalu saat pergi ke Pontianak, Kalimantan Barat, ia mendapatkan informasi dari sang Gubernur. Bahwa sebenarnya dengan harga Rp 300 ribu, pengadaan PCR ini sudah bisa mendapatkan keuntungan.

"Kurang lebih tiga bulan yg lalu kami ke Pontianak, kami juga mendapatkan informasi dari Gubernur di sana, beliau telah berdiskusi dengan pengusaha PCR, ternyata dalam angka Rp 300 ribu masih bisa untung sebenarnya," kata Melki dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (16/8/2021).

Baca Juga: Ini Kesamaan Pancasila dan Piagam Madinah di Mata Airlangga Hartarto

Oleh karena itu, Melki bersama Komisi 9 DPR RI mendukung langkah Jokowi untuk menurunkan harga PCR menjadi Rp 450-550 ribu. "Kami dari komisi 9 DPR RI sangat mendukung apa yang menjadi pernyataan Presiden Jokowi agar harga dari swab PCR diturunkan menjadi menjadi 450-550ribu," sambung Melki.

Perlu diketahui, turunnya harga PCR ini juga akan mendukung pelaksanaan testing agar bisa dilakukan lebih masif lagi. Selain itu jika hasil PCR bisa diketahui lebih cepat, maka nantinya akan mempermudah masyarakat juga untuk mengetahui hasil tesnya.

"Sehingga apabila PCR Swab ini bisa lebih murah itu bisa membuat lebih masif lagi pengadaan PCR dan waktunya bisa dipercepat, satu hari sudah bisa selesai. Jadi bisa segera diketahui hasilnya oleh masyarakat," terang Melki.

Baca Juga: AMPG dan KPPG Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih dan Nasi Kotak Untuk Warga Kota Ambon

Alasan Harga PCR di Indonesia Mahal

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut memberikan tanggapan terkait dengan adanya perbedaan harga pelayanan test swab PCR yang cukup tinggi antara di Indonesia dengan beberapa negara lain termasuk India.

Wakil Ketua Umum IDI Slamet Budiarto mengatakan, yang menjadi faktor utama mahalnya harga test di Indonesia itu adalah karena pajak barang masuk ke Indonesia cukup tinggi. Perbandingan harga di Indonesia dengan negara lain juga, kata Slamet, tak hanya berlaku pada test PCR, melainkan segala keperluan obat-obatan dan laboratorium.

Saat dihubungi Tribunnews, Minggu (15/8/2021), Slamet mengatakan, "Biaya masuk ke Indonesia sangat mahal, pajaknya sangat tinggi, Indonesia adalah negara yang memberikan pajak obat dan alat kesehatan termasuk laboratorium."

Baca Juga: Pinto Jayanegara Dampingi Gubernur Jambi Al Haris Sidak Ke RSUD Raden Mattaher

Padahal kata dia, pemberian pajak pada alat kesehatan maupun obat-obatan itu tidak tepat. Hal itu karena keperluannya untuk membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Sedangkan pemberian pajak diberlakukan untuk masyarakat yang menerima kenikmatan seperti halnya pembelian barang atau kendaraan.

Slamet mengatakan, "Masa obat dan alat kesehatan dibebani pajak, yang dimaksud pajak kan kenikmatan, misal, dapet gaji beli mobil, beli handphone, beli rumah itu kenikmatan itu dikenai pajak oke, tapi orang susah jangan dibebani pajak, ini brunded ini."

Pihaknya bahkan kata Slamet telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait agar untuk sedianya memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin berobat.

Baca Juga: Sambangi Gibran, Airlangga Bawa Bantuan COVID-19 Berlogo Golkar dan Foto Dirinya

Sebab akibatnya banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan perawatan ke luar negeri atau bahkan negara tetangga karena harga berobatnya lebih terjangkau. "Kami sudah surati Presiden sekitar bulan Maret-April, DPR juga sudah kita suratin agar obat dan alkes jangan dibebani pajak, udah itu aja (dibebaskan pajak) itu akan turun semua (harga test)," ucapnya.

Meski demikian, belum ada tindakan dari pelayangan surat yang diberikan pihaknya terkait hal tersebut. Slamet mengatakan, "Yang memberikan respon baru Kemenko Perekonomian, katanya akan diperhatikan tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut."

Atas dasar itu dirinya mewakili IDI mendesak pemerintah untuk memberikan relaksasi pajak masuk khususnya alat kesehatan dan obat-obatan ke Indonesia. "Mendesak pemerintah untuk membebaskan pajak untuk obat alkes laboratorium, baik yang terkait Covid-19 maupun yang tidak terkait Covid-19, karena orang sakit kan tidak hanya terkait Covid-19 aja," tambahnya. {tribunnews}

fokus berita : #Melki Laka Lena