18 Agustus 2021

Bamsoet: UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Perlu Disempurnakan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Berita Golkar - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) bukanlah kitab suci. Karenanya, dia beranggapan jika memang harus diubah sesuai jaman tak masalah, dan jangan dianggap sebagai hal tabu.

“Undang-Undang (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bukanlah kitab suci. Karenanya, tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah konstitusi akan terus berkembang sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakatnya,” kata Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi Nasional dan Hari Lahir MPR, Rabu (18/08/2021).

Mantan Ketua DPR ini mengatakan sebelum reformasi UUD sangat dimuliakan secara berlebihan, pemulihan itu terlihat dari tekad MPR untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen dan tidak berkehendak untuk melakukan perubahan.

Baca Juga: Dipecat Setelah 25 Tahun Jadi Kader Golkar, Sahruji Dipercaya Pimpin PPP Cilegon

 

Kalaupun suatu hari ada keinginan untuk mengubahnya maka harus melalui referendum ketika itu, begitu penegasan ketetapan MPR (Tap MPR) Nomor 4 tahun 1983 tentang Referendum.

“Namun, seiring datangnya era reformasi di pertengahan 1998 muncul arus besar aspirasi masyarakat yang menuntut dilakukannya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR segera menyikapinya dengan terlebih dahulu mencabut Ketetapan MPR Nomor 4/1983 tentang referendum melalui Ketetapan MPR Nomor 8/1998,” ujarnya.

Pencabutan Tap MPR itu menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memuluskan jalan bagi MPR hasil Pemilu 1999 untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan UUD 45. Demikian responsifnya MPR masa itu dalam menyikapi arus besar aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Semprot Faldo Maldini Soal Perawatan Pesawat Kepresidenan, Andi Sinulingga: Modal Ngomong Doang Nggak Ada Isinya

Bamsoet melanjutkan, responsivitas yang sama saat ini juga ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR yaitu, kehendak untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dan ini sudah ketiga periode MPR yang diamanatkan untuk melahirkan PPHN, dan belum juga berhasil mendorong masuknya PPHN sebagai bintang pengarah bangsa ini ke depan, agar bansga ini tidak berganti haluan terus menerus tiap pergantian kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah.

“Sehingga Indonesia ke depan tidak seperti menari poco-poco, maju 2 langkah mundur 3 langkah. Ada arah yang jelas kemana bangsa ini akan dibawa oleh pemimpinnya dalam 20, 30, 50 sampai 100 tahun yang akan datang,” tegasnya.

Baca Juga: HUT RI Ke-76, Christina Aryani Kenang Lomba Balap Karung Dan Makan Kerupuk Saat Kecil

Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan, walaupun kedudukan dan wewenang MPR sudah banyak berubah, ruh yang disematkan ke lembaga MPR oleh para pendiri bangsa tidak boleh hilang, yaitu ruh kedaulatan rakyat.

“MPR harus senantiasa mampu menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah, mengedepankan etika politik kebansgaan dengan selalu berusaha menciptakan suasana yang harmonis antarkekuasaan sosial politik dan antarkelompok kepentingan untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara,” tandas Bamsoet. {hidayatullah}

fokus berita : #Bambang Soesatyo #Bamsoet