30 Agustus 2021

Tanggung Jawabnya Besar, Gde Sumarjaya Linggih Prihatin Anggaran Kementerian Investasi Turun

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan keprihatinannya terhadap rencana kerja anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dianggap tidak seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan dengan tanggung jawab besar terkait program kemudahan investasi di Indonesia, sudah seharusnya ada keberpihakan anggaran untuk Kementerian Investasi.

Hal tersebut diungkapkan Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Baca Juga: Ini 3 Alasan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Tak Ikut Interpelasi Anies Baswedan Terkait Formula E

Menurutnya, Komisi VI DPR RI selaku mitra akan berusaha menyuarakan kepentingan ini agar seluruh proyek yang direncanakan oleh Kementerian Investasi tidak mengalami kendala terhadap persoalan keuangan.

“Kalau kita melihat target-targetnya tentu kita juga harus mendorong Kementerian Investasi ini mendapatkan fasilitas yang equal dengan target yang akan dicapai. Apalagi tadi kita akan mencoba melalui OSS (Online Single Submission) ini nanti akan menurunkan kemudahan daripada apa click ranking penurunan kemudahan berinvestasi di Indonesia,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Demer menerangkan bahwa program yang paling fundamental dalam rencana kerja Kementerian Investasi di RKA/KL 2022 adalah penyempurnaan aplikasi OSS dan sosialisasi kemudahan investasi dan Undang-Undang Cipta Kerja baik kepada para investor pun calon investor.

Baca Juga: Airlangga Dukung Langkah Jokowi Pimpin Langsung Penanganan COVID-19

Untuk itu, Demer berharap ada komitmen dan keseriusan kinerja dari Kementerian Investasi sementara Komisi VI DPR memperjuangkan anggaran mereka.

“Banyak sekali yang belum tahu bagaimana kemudahan mendaftar NIB (Nomor Induk Berusaha) aja mereka (investor) masih belum mengerti. Apakah NIB sama seperti kenotariatan dan sebagainya itu masih bingung mereka.

Ini harus lebih masif lagi disuarakan di masyarakat tentang UU Cipta Kerja, sehingga kita mampu mencetak pengusaha-pengusaha baru dan menaikkelaskan pengusaha yang sudah ada,” tandas Demer.

Kementerian Investasi mendapat penurunan pagu anggaran di tahun 2022 menjadi sebesar Rp711,51 miliar. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadila menyatakan kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam menanamkan investasinya sudah jauh lebih baik ditandai dengan capaian semester satu sudah sebesar 51,6%. 

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia: Pertemuan Jokowi Dengan Para Petinggi Parpol Cerminkan Konsolidasi Besar

Ia yakin dengan strategi yang saat ini diterapkan, iklim investasi Indonesia akan terus membaik.

“Yang menarik adalah realisasi investasi di luar pulau jawa itu semakin membuat investor dari dalam maupun luar negeri itu semakin tertarik. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri dari pemerintah dulu ke pemerintah sekarang itu pembangunan infrastrukur di luar pulau jawa semakin membaik,” ujar Bahlil ketika menerangkan salah satu strategi yang dilaksanakan Kementerian Investasi.

Strategi lainnya yang diterapkan ialah pemberian insentif lebih kepada perusahaan-perusahaan yang membangun hilirisasi atau membangun industri di luar pulau Jawa.

Dikatakan Bahlil, upaya ini merupakan bagian dari kehadiran pemerintah untuk bagaimana bisa meningkatkan internal rate of return (IRR) perusahaan hingga pada akhirnya break even point (BEP) mereka bisa cepat tercapai. {akurat}

fokus berita : #Gde Sumarjaya Linggih