06 September 2021

Bikin Kisruh Dualisme Sekda Papua, Robert Kardinal Desak Jokowi Ganti Dirjen Otda Kemendagri

Berita Golkar - Anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat, Robert Kardinal mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya dan selayaknya menganti Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang kini dijabat oleh Akmal Malik Piliang dengan pejabat lebih professional dan memahami tentang kompleksitas permasalahan Pemerintahan Daerah.

“Selama yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen Otda telah membuat kekisruhan, misalnya dalam kasus dualisme pejabat Sekretrais Daerah (Sekda) Papua,” kata Robert Kardinal kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

Dijelaskan Robert, dari awal proses seleksi Sekda Papua tahun lalu (2020), sebagai pejabat yang diberikan tanggungjawab menangani seleksi ini dan tercapai hasilnya tiga besar, mestinya melihat hasil seleksi itu calon yang memperoleh rangking tertinggi yang direkomendasi kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).

Baca Juga: Golkarkan Wabup Lutra Suaib Mansur, Taufan Pawe Relakan Jas Kuning Kesayangannya

“Akibat dari ketidak becusan mengawal hasil dari seleksi tersebut itulah menimbulkan kekacauan di Papua sampai hari ini, yakni terjadinya kekacauan dualisme Sekda Papua. Bahkan yang terakhir dalam menanggapi dualisme pejabat Papua tersebut,

Sekda yang dijabat oleh Dance Julian Flassy dan Gubernur Papua Lukas Enembe mengangkat Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana Tugas/Plt, Dirjen Otda Akmal Malik Piliang dengan gampangnya menyatakan hal itu sebagai pembagian tugas. Apa maksudnya itu?” tanya politisi Golkar ini lagi.

Robert juga menanyakan, pembagian tugas seperti apa yang dimaksud oleh Dirjen Otda ini? Karena, secara struktur dan hierarkhis dalam birokrasi pemerintahan, Ridwan Rumasukun yang Asisten Sekda Bidang Umum itu tugasnya jelas, yaitu sebagai aparatur yang membantu Sekda dalam menangani urusan–urusan umum yang menyangkut penataan organisasi dalam pemerintahan provinisi.

Baca Juga: Kian Moncer Di Berbagai Survei, Idris Laena: Kader Golkar Makin Solid Dukung Airlangga di Pilpres 2024

“Betapa naifnya seorang Dirjen Otda yang bertanggungjawab terhadap jalannya manajemen pemerintahan daerah dengan serta merta dan gampangnya menyatakan pernyataan itu merupakan pembagian tugas antara Sekda dan Plt Sekda.

Bahkan yang lebih memprihatikan lagi dengan pernyataan itu tanpa disadarinya Dirjen Otda Akmal Malik telah melecehkan SK Presiden tentang Pengangkatan Dance Julian Flassy sebagai Sekda Papua,” tegasnya.

Hal ini, ujar Robert, menunjukan bahwa seorang pejabat eselon satu di Kemendagri tidak loyal dan tidak mampu mengamankan keputusan Presiden. Karena tidak becus dan sudah melanggar Surat Keputusan (SK) Presiden tersebut, yang bersangkutan tidak pantas dipertahankan sebagai Dirjen Otda.

Baca Juga: Diungkap Dedi Mulyadi, Kepala Desa Ciririp Kaya Bukan Korupsi Tapi Jual Ikan Omset Rp.30 Juta Sehari

“Tidak ada pilihan lain Akmal Malik Piliang mesti diganti dari jabatan sebagai Dirjen Otda Kemendagri. Saya heran dalam sejarah Kemendagri, baru kali ini saya temui ada pejabar eselon satu di jajaran Kemendagri yang tidak becus dan tidak dapat mengamankan keputusan Presiden. Jadi, sekarang kita tahu kekacauan dari kasus dualisme Sekda di Papua bersumber dari Dirjen Otda,” tegasnya.

Di sisi lain, Robert yang duduk di Komisi X DPR RI ini juga menyoroti kinerja Akmal Malik Piliang terkait Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua.

Dijelaskan, dalam Revisi UU No. 21 Tahun 2001 yang kini sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2021, pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 11 Maret 2020, Presiden menegaskan bahwa revisi UU Otsus mesti memperhatikan dengan sungguh sungguh aspirasi dari daerah.

Baca Juga: Indah Putri Indriani Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Luwu Utara

“Sebagai Dirjen Otda, mestinya Akmal Malik Piliang dalam menjabarkan amanat Presiden tersebut melakukan dengar pendapat dan konsultasi publik, membuka komunikasi dengan Pemda Papua dan Papua Barat, meskipun ada Surat Kemendagri tanggal12 Juli 2019.

Sebagai Dirjen Otda, mestinya dia menyerap aspirasi sebanyak mungkin, sehingga dalam memberikan masukan kepada K/L terkait tidak hanya membatasi pada tiga pasal saja,” tambahnya.

Menurut Roberth, Dirjen Otda tidak mampu, tidak professional, dan tidak kapabel menjabarkan amanat Presiden. Bahkan, Akmal Malik tidak mampu mensosialisasikan maksud dan tujuan pernyataan Presiden untuk K/L terkait.

Baca Juga: 4 Anggota TNI AD Gugur, Bobby Rizaldi: Tambah Personel Tempur di Pos Militer

Robert juga mengatakan, seharusnya Mendagri Tito Karnavian menegur Dirjen Otda sehingga tidak membuat turbelensi dan kekacauan dalam rangka menata dan memanajemen Pemerintahan Daerah.

“Perlu saya tambahkan, masih banyak kader dari anak bangsa yang memiliki kualitas, kapasitas, integritas dan professional yang dapat diandalkan untuk menduduki posisi dan jabatan sebagai Dirjen Otda,” pungkasnya. {realitarakyat}

fokus berita : #Robert Kardinal