23 September 2021

Dave Laksono: Banyak Pejabat Tinggi Biayai Gerakan Teroris KKB Papua, Berikan Senjata dan Uang

Berita Golkar - Aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua meresahkan masyarakat. Terbaru, KKB membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dan menewaskan seorang nakes bernama Gabriella Meilani.

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan adanya indikasi pejabat di Papua menggerakkan KKB dengan memberikan senjata hingga uang untuk melakukan aksinya.

"Akan tetapi sekarang ini yang sudah ada di media massa dan juga laporan dibahas di Komisi (I), banyak juga pejabat-pejabat yang cukup tinggi di daerah-daerah tingkat I (provinsi) tingkat II (kab/kota), itu membiayai gerakan-gerakan teroris ini, dengan memberikan senjata, memberikan uang," kata Dave, Kamis (23/9).

Baca Juga: Victor Datuan Batara Umumkan Struktur Baru Golkar Tana Toraja, 92 Orang Masuk Kepengurusan

"Bahkan mencari pelatih-pelatih buat para personelnya untuk penyerangan penyerangan dan perusakan-perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial," lanjutnya.

Menurut Dave, ada berbagai macam kepentingan para pejabat daerah di Papua untuk menggerakkan KKB, salah satunya agar tidak mengganggu kebijakan atau urusan pimpinan daerah.

"Dengan berbagai macam kepentingan misalnya untuk supaya mereka tidak mengganggu semua kebijakan-kebijakan atau pun juga urusan-urusannya pimpinan daerah juga supaya dibakar. Sehingga ada alasan untuk membangun baru, yang jelas mereka itu sekarang ini tenggarai, bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi," ucapnya.

Karena itu, Dave berpandangan TNI/Polri harus mengantisipasi sejumlah modus di balik KKB. Dia pun berharap jika ada bukti pejabat terlibat sebaiknya langsung diproses.

Baca Juga: Masa Jabatan 272 Kepala Daerah Segera Habis, Ahmad Doli Kurnia: Penunjukan Plt Harus Transparan

"Nah, makanya itu pentingnya untuk ada personel-personel baik TNI/Polri, BIN untuk memantau hal tersebut, mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa diproses secara hukum. Jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera langsung diproses," kata dia.

Ketua DPP Golkar ini juga berpandangan adanya indikasi untuk membesar-besarkan permasalahan HAM di Papua yang belum tentu benar melalui media sosial. Hal ini, kata dia, juga perlu diantisipasi oleh TNI/Polri.

"Indikasi-indikasi melalui sosial media dan juga jaringan-jaringan yang ada dari pergerakan Papua merdeka ini, ya, menggunakan mahasiswa-mahasiswi Papua, yang sekarang sedang sekolah baik di Pulau Jawa, Pulau Sumatera atau di luar Papua bahkan di luar Indonesia untuk terus menyuarakan permasalahan yang sebenarnya tidak ada atau membesar-besarkan, menaikkan isu HAM atau juga isu kesenjangan ekonomi," ucapnya.

Baca Juga: Bobby Rizaldi: Bisa Saja Awal Oktober Istana Kirim Surpres Calon Panglima TNI

"Itulah yang penting untuk baik pemerintah daerah di mana pun ataupun juga BIN dan juga KBRI yang untuk memantau pergerakan daripada mahasiswa sana agar mereka tetap fokus studinya, jangan terlibat sama dengan seluruh gerakan-gerakan politik yang justru malah akan menghambat pergerakan," tutup Dave. {kumparan}

fokus berita : #Dave Laksono